Jika insentif pajak rampung akhir ini, Indonesia masuk era mobil listrik 2018

Era mobil listrik segera masuk ke Indonesia, meski baru pada 2025. Ya, delapan tahun dari sekarang, populasi mobil bertenaga listrik untuk menggantikan mesin bahan bakar fosil ini diproyeksikan mencapai 20 persen dari total pasar alias 400 ribu unit. Itu target Kementerian Perindustrian yang tercantum dalam road map mobil listrik nasional.

Dalam road map itu, Kementerian Perindustrian akan membuat regulasi mobil listrik berikut insentifnya, supaya pabrikan otomotif di Indonesia berkomitmen membangun mobil listriknya di Indonesia. Jadi Indonesia bukan sekadar pasar mobil listrik. Seperti diketahui, regulasi tersebut sudah selesai di tingkat Kementerian Perindustrian dan kini dalam harmonisasi di kementerian terkait seperti Kementerian Keuangan.

Airlangga Hartarto, Menteri Perindustrian, menjelaskan dalam road map kementeriannya, basis mobil listrik di Indonesia adalah mobil low carbon emission vehicle (LCEV). Maka itu, regulasi yang sedang dibahas dengan kementerian terkait dalam konteks LCEV.

“Regulasinya kini dalam tahapan harmonisasi dengan Kementerian Keuangan, terutama berkaitan dengan fasilitas atau insentif fiskal bagi industri,” ujar Menteri Airlangga, usai mengikuti uji coba mobil Nissan Note e-Power Medalist di ICE BSD City, Tangerang, Senin (13/11).

Menurut menteri, pihaknya menargetkan pembahasan insentif fiskal ini rampung pada akhir tahun ini dengan Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan, sehingga regulasi mobil listrik ini bisa dilaksanakan pada tahun depan.

Secara umum, pemerintah mendorong mobil listrik di Tanah Air, untuk mengurangi emisi gas buang dan impor bahan bakar minyak (BBM). Road map-nya, penjualan mobil listrik bisa mencapai 20 persen dari total pasar mobil nasional yang diprediksi 2 juta unit pada 2020 atau setara 400 ribu unit.

Dalam kesempatan sama, Davy Tuilan, Vice President Director Marketing and Sales PT Nissan Motor Indonesia, mengungkapkan beberapa permintaan untuk mendukung era mobil listrik terjadi di Indonesia. Pertama, insentif pajak untuk mobil listrik seperti insentif pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM), beamasuk (BM), dan biaya pendaftaran atau beabalik nama (BBN).

“Seperti di Jepang, biaya pendaftaran mobil listrik nol rupiah karena disubsidi oleh pemerintahnya. Di Indonesia, biaya pendaftaran itu sama dengan BBN,” ujar Davy.

Permintaan lainnya, Nissan ingin skema impor mobil utuh atau completely built up (CBU) dibuka, sebelum pabrikan melakukan skema IKD atau CKD. Jadi pabrikan bisa mengimpor mobil listrik secaraCBU sebelum dirakit di Indonesia.

“Jadi awalnya skema CBU, sebelum skema IKD/CKD,” ucapnya.

Dimintai tanggapan soal skema CBU, Menteri Airlangga menegaskan skema CBU akan diberikan sepanjang pabrikan berkomitmen berinvestasi mobil listtik di Indonesia.

Sumber : merdeka.com

http://www.pemeriksaanpajak.com

pajak@pemeriksaanpajak.com

 



Kategori:Berita Pajak

Tag:, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: