Strategi Pemerintah Tingkatkan Minat Investasi Migas

Proses pemberian fasilitas fiskal untuk perusahaan minyak dan gas (migas) atau Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) di Indonesia sudah dimudahkan. Kemudahan itu terjadi usai adanya penandatanganan kerja sama antara Ditjen Bea Cukai, Ditjen Migas, SKK Migas, dengan Indonesia National Single Window (INSW).

Dirjen Migas Ego Syahrial mengatakan, kemudahan proses izin impor barang operasi pada KKKS diharapkan bisa membuat investasi sektor migas nasional kembali menarik.

“Yang paling penting kita harapkan di awal tahun 2018 kegiatan investasi di hulu migas sudah mulai menarik lagi,” kata Ego di Kantor Pusat Ditjen Bea dan Cukai, Jakarta, Kamis (16/11/2017).
Kerja sama ini meliputi pengintegrasian proses perizinan dalam rangka impor. Awalnya, proses pengurusan izin harus dilakukan secara sendiri-sendiri ke masing-masing instansi, dengan kerja sama ini maka prosesnya dilakukan secara online dan paperless melalui portal INSW yang nantinya akan terdistribusi ke seluruh instansi terkait.

Adapun, waktu pengurusan yang tadinya membutuhkan waktu 42 hari mampu terpangkas menjadi 24 atau 42,8% lebih cepat.

Ego melanjutkan, investasi sektor hulu migas sampai awal Oktober 2017 telah terealisasi US$ 6,4 miliar dari target yang sekitar US$ 14 miliar. Masih rendahnya realisasi tersebut, kata Ego lebih dikarenakan dampak dari pelemahan harga minyak dunia.

Ego menyebutkan, target investasi sektor migas pada 2018 ditetapkan sebesar US$ 13,5 miliar.

“Tahun depan kita harapkan beberapa akan onstream. Target memang US$ 13,5 miliar di 2018. Kalau kita melihat tren harga minyak sudah mulai naik, kita harapkan bisa mendongkrak kegiatan hulu migas kita ke depan,” tukas dia.

Permudah akses logistik

Selain memberi stimulus fiskal, pemerintah juga menarik minat investasi sektor migas dengan meningkatkan akses logistik di sekitar lokasi lapangan minyak dan gas.

Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas (SKK Migas) Amien Sunaryadi, mengatakan, salah satunya bisa dilihat dari adanya pembangunan Pusat Logistik Berikat (PLB) yang dilakukan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC).

PLB dianggap mampu memangkas biaya logistik perusahaan sektor energi.

Amien menceritakan, dalam dua tahun belakangan terdapat perusahaan sektor migas yang beroperasi di Papua, namun harus menyimpan logistik atau hasil produksinya di Lamongan.

Namun hal tersebut tak perlu dilakukan lagi berkat adanya PLB di Sorong.

“Terkait dengan sistem INSW dengan PLB.
Karena dua tahun lalu mendorong dimunculkannya tambahan PLB, yang konkret itu Tangguh 3, dulu logistiknya di Lamongan, sedangkan lokasinya di Papua,” kata Amien.

Amien menambahkan, selain ongkos transportasi atau logistik yang berkurang, dengan adanya PLB Sorong juga mampu menghemat cost recovery secara tidak langsung.

“Kalau sekarang disimpan di PLB Sorong, ongkos transportasinya lebih murah, saya yang bertanggung jawab dengan cost recovery jadi senang karena kebijakan ini, yang membantu operasi kegiatan hulu migas,” jelas Amien.

Sementara itu, Dirjen Bea dan Cukai Heru Pambudi mengatakan, sampai saat ini terdapat 76 lokasi PLB yang dimiliki oleh 47 perusahaan.

“Selain di Sorong, PLB sektor migas juga ada di PLB Balikpapan,” tukas dia.

Sumber : detik.com

http://www.pemeriksaanpajak.com

pajak@pemeriksaanpajak.com

 



Kategori:Berita Ekonomi

Tag:, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google

You are commenting using your Google account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: