Anggota DPR Minta BPJS Kesehatan Simulasikan Cost Sharing

Anggota Komisi IX DPR meminta agar BPJS Kesehatan melakukan simulasi pembiayaan sistem cost sharing demi mencari solusi atas permasalahan defisit yang dialami oleh lembaga itu.

Seperti disampaikan Wakil Ketua Komisi IX DPR, Saleh Partaonan Daulay, Minggu (26/11), ‎dalam rapat dengar pendapat terakhir (23/11) antara pihaknya dengan Direksi dan Dewas BPJS Kesehatan, salah satu isu yang paling banyak disoroti adalah persoalan defisit yang melilit BPJS.

Menurut keterangan BPJS kesehatan, salah satu faktor yang menyebabkan defisit adalah membengkaknya biaya pengobatan bagi peserta yang menderita penyakit katastropik. Seperti jantung, ginjal, kanker, stroke, thalasemia, leukimia, sirosis hepatitis, dan hemofilia. Untuk pengobatan penyakit tersebut, BPJS Kesehatan menghabiskan hampir 20 persen dari total anggaran yang ada. Karena itu, BPJS Kesehatan mengusulkan agar penyakit-penyakit katastropik itu dilakukan kebijakan cost sharing.‎
‎‎
Cost sharing adalah berbagi biaya antara BPJS Kesehatan dengan pasien atau keluarganya. Artinya, BPJS mengusulkan agar tidak semua biaya dibebankan kepada mereka. Katanya, cost sharing ini hanya berlaku bagi peserta mampu dan mandiri,” jelas Saleh.‎

Menanggapi usulan itu, Komisi IX meminta agar BPJS Kesehatan membuat simulasi pembiayaan dengan sistem cost sharing seperti itu. Sebab, kebijakan seperti itu tetap akan berimplikasi bagi aspek lain, termasuk kepesertaan dan pelayanan.

Sebab bisa jadi dengan kebijakan itu, orang mampu justru pindah ke asuransi swasta dan kalaupun tetap di BPJS, tentu mereka menginginkan agar mendapatkan pelayanan yang berkualitas dan lebih baik.

“Karena itu, kami mengusulkan agar BPJS membuat simulasi pembiayaan dengan sistem cost sharing ini,” kata Saleh.

Diharapkan, dengan simulasi, akan ketahuan berapa sebetulnya nilai penghematan yang didapat, berapa persen bisa menutupi defisit. Lalu bagaimana cara yang akan ditempuh agar masyarakat yang mampu tetap mau menjadi peserta BPJS, serta cara BPJS kesehatan meningkatkan pelayanan bagi mereka yang membayar lebih.

Komisi IX tentu tidak mau jika skema baru ini diterapkan tetapi tidak memiliki dampak. Bagaimanapun harus diakui bahwa BPJS kesehatan sangat dibutuhkan oleh masyarakat, terutama dari kalangan kurang mampu. “Karena itu, harus dipastikan bahwa BPJS tetap bisa beroperasi sebagaimana harapan semua pihak,” katanya.

Sumber : republika.co.id

http://www.pemeriksaanpajak.com

pajak@pemeriksaanpajak.com

 



Kategori:Berita Ekonomi

Tag:, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: