Pemurnian Sistem Self Assessment Perpajakan

Tanggal 21 November 2017 Ditjen Pajak menerbitkan siaran pers dengan judul “Ditjen Pajak Tegaskan Tidak Ada Pengampunan Pajak Jilid II”. Hal penting yang ditegaskan adalah memberi kesempatan kepada wajib pajak (WP) yang punya harta tetapi belum dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan 2015 maupun Surat Pernyataan Harta. WP diimbau secara sukarela mengungkapkan harta yang dimiliki dengan membayar Pajak Penghasilan (PPh) Final sesuai PP Nomor 36/2017.

Data ‘secara sukarela’ dalam siaran pers menjadi menarik untuk diulas karena hendak menegaskan ulang tentang makna sistem self-assessment dalam UU (Hukum) pajak yang berlaku sejak tahun 1984. Kurang pahamnya WP memaknai sistem self-assessment menjadi pergumulan hukum tersendiri adanya tindakan pemeriksaan, termasuk pemeriksaan bukti permulaan yang dijalankan aparatur pajak (fiskus). Langkah itu tentu patut dijalankan bagi WP tidak patuh.

Pemeriksaan pajak merupakan karakteristik kunci dari mekanisme kepatuhan sukarela dalam sistem self–assessment karena dengan semakin tinggi tingkat pemeriksaan akan dapat meningkatkan kepatuhan pajak (Allingham dan Sandmo dalam Isa dan Pope, 2010). Okello (2014) menambahkan bahwa dalamsistem self–assessment, otoritas perpajakan lebih mengendalikan kontrol setelah penyampaian SPT seperti pemeriksaan pajak, dan pemeriksaan pajak tersebut merupakan salah satu syarat untuk keberhasilan penerapan sistem self–assessment.

Pengingatan untuk memahami makna self-assessment pasca berlakunya UU Pengampunan Pajak (tax amnesty) wajar terus dilakukan karena kurangnya kesadaran membayar pajak. Terbitnya PP 36/2017 tentang Pengenaan PPh atas Penghasilan Tertentu Berupa Harta Bersih yang Diperlakukan atau Dianggap Sebagai Penghasilan, menjadi pengingat bagi WP agar bertindak jujur.

Kejujuran pajak (tax honesty) menjadi ukuran atau titik berat keberhasilan pajak. Tanpa kejujuran, makna self-assessment menjadi sia-sia. Enam bulan pasca berakhirnya tax amnesty seakan menjadi kelanjutan menguji kejujuran WP atas pelaporan pajak yang belum benar. Itulah makna diterbitkannya PP Nomor 36/2017.

Namun, jika dilihat dari sisi penegakan hukum pajak, hakikinya mengacu pada tiga tujuan penerapan hukum pada peristiwa konkret yakni kepastian, kemanfaatan, dan keadilan (Sudikno, 2010-207). Tiga tujuan di atas patut disikapi agar penerapannya memberi kenyamanan (bukan ketakutan) bagi WP.

Tiga tujuan tersebut harus mendapat perhatian secara proporsional seimbang. Memang tidak mudah mengusahakan kompromi proporsional seimbang. Bisa jadi ada tujuan yang dikorbankan ketika tujuan yang satu hendak dijalankan. Tujuan kepastian hukum boleh jadi akan mengorbankan tujuan keadilan maupun tujuan kemanfaatan.

 Keseimbangan Hukum

Telah menjadi kesepakatan bahwa pajak merupakan unsure utama penerimaan negara dalam APBN setiap tahun. Kesepakatan itu memberi konsekuensi aturan pajak mesti diterapkan tanpa pengecualian agar APBN tetap terjaga. Program tax amnesty adalah kebijakan hukum yang ditujukan untuk menjaga APBN. Lalu, bagaimana jika ketika WP ikut tax amnesty tetapi tidak jujur atau tidak ikut tax amnesty, tujuan hukum seperti apa yang mesti dijalankan?

Pertanyaan lainnya, langkah apa yang mesti dijalankan pemerintah guna menjaga keseimbangan hukum agar APBN tetap terjaga? Boleh jadi publik menilai betapa kejam UU pajak jika WP yang sudah ikut tax amnestymaupun tidak ikut, punya konsekuensi hukum. Memang UU kerap terasa kejam apabila dilaksanakan secara ketat. Karena seperti itu adanya, seperti ungkapan yang menyatakan lex dura sed tamen scripta (UU kejam tetapi memang demikian bunyinya).

Menurut penulis, hakekatnya bukan pada ikut atau tidak ikut tax amnesty, tetapi pada kejujuran. Buat apa ikuttax amnesty jika tetap tidak jujur. Tidak berarti juga mereka yang tidak ikut dikategorikan sudah jujur semua. Dua tindakan hukum (ikut atau tidak ikut) adalah ukuran formal semata. UU menginginkan kejujuran. Pasca program tax amnesty, menghendaki tindakan sukarela yang jujur.

Jadi, pemberian kesempatan secara sukarela hendak menegaskan tentang memberi pengingatan perlunya pemurnian sistem pungutan pajak sebagai kesepakatan serta filosofi dari hukum pajak. Keseimbangan hukum menjadi kesimpulan karena belum dioptimalkannya langkah penegakan hukum melalui pemeriksaan pajak.

Itulah yang perlu dipahamai dari keberadaan PP 36/2017 serta rencana revisi PMK Nomor 118/PMK.03/2016. Menyikapi kepedulian itu, mari bersama merenungkan betapa keseimbangan langkah hukum pemerintah patut diapresiasi. Pengingatan melalui sikap jujur menjadi keseimbangan hukum (baca: hukum pajak) untuk tujuan mulia.

Cara berpikir keseimbangan hukum melalui aturan di atas sejalan dengan ungkapan Jean-Baptiste yang menyatakan, “the art of taxation is the art of plucking the goose so as to get the largest possible amount of feathers with the least possible squealling.” (Pungutan pajak merupakan seni ibarat mencabut bulu angsa sebanyak-banyaknya tanpa angsa merasakan sakit).

 Pengungkapan Harta

Sejak berlakunya tax amnesty hingga terbitnya PP 36/2017, pengungkapan harta menjadi kunci memaknai rumusan kejujuran yang diminta UU. Kesempatan mengungkap harta yang dimiliki WP sudah diberikan sejak berlakunya UU Nomor 11/2016 tentang Pengampunan Pajak.

Ketika kesempatan tax amnesty sudah diberikan namun tidak dimanfaatkan dengan jujur, memberi arti konsekuensi terkena sanksi. Pengungkapan harta adalah inti pelaksanaan penegakan hokum dari tax amnesty. Jika harta tidak diungkap adalah wajar dikenai sanksi.

Harta yang tidak diungkap dianggap sebagai tambahan penghasilan yang mesti dilunasi pajaknya. Kalau begitu, diskusi penegakan hukum pelaksanaan PP Nomor 36/2017 bukan merupakan polemic perpajakan. Kata ‘polemik perpajakan’ kurang relevan ketika kita kurang paham memaknai penegakan hukum pajak dalam arti luas. Jika tidak jujur mengungkap harta, adalah soal sikap atau perilaku semata.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan dua hal, pertama, penerbitan PP 36/2017 merupakan langkah penegakan hukum memberi kepastian, kemanfaatan dan keadilan. Kedua, masih diperlukan tambahan waktu memberi pengingatan melakukan pemurnian keberlakuan sistem self assessment menuju penegakan dalam hukum pajak.

Sumber : beritasatu.com

http://www.pemeriksaanpajak.com

pajak@pemeriksaanpajak.com

 



Kategori:Berita Pajak

Tag:, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: