Menimbang Cukai Kendaraan

Perluasan basis pajak kini tengah digiatkan pemerintah. Sebab penerimaan pajak, setelah bergulirnya program tax amnesty pun masih seret. Ada kepentingan untuk meningkatkan penerimaan negara dalam APBN, melebarkan ruang fiskal guna menyokong pembangunan yang giat dilakukan pemerintah. Maka, salah satu yang akan ditempuh, eksternalitas pengenaan Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM) atas produk otomotif dalam bentuk cukai.

Rencana ini sebenarnya pernah digulirkan sebagai bagian dari kebijakan pemerintah menuju low carbon emission program (LCEP) dan target penurunan gas rumah kaca (CO2). Pengalihan pengenaan PPnBM menjadi cukai memang dimungkinkan, asal eksentifikasi objek cukai ini juga disertai evaluasi atas Undang-Undang (UU) Cukai.

Cukai menurut Pasal 1 angka 1 Undang- Undang No 39 Tahun 2007 adalah pungutan negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik sebagaimana ditetapkan dalam UU. Sifat atau karakteristik barang-barang tertentu, meliputi: (i) konsumsinya perlu dikendalikan, (ii) peredarannya perlu diawasi, (iii) pemakaiannya dapat menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat atau lingkungan hidup. Kemudian (iv) pemakaiannya perlu pembebanan pungutan negara demi keadilan dan keseimbangan. Pada dasarnya, yang hendak dicapai dalam pemungutan cukai ialah untuk mengompensasikan biaya eksternalitas (to reflect external costs). Biaya eksternalitas adalah beban tanggungan pemerintah sebagai dapak konsumsi terhadap produk-produk tertentu yang dikenai cukai. Kompensasi biaya eksternalitas juga dapat dicapai dalam pengenaan cukai atas kendaraan bermotor. Jumlah kendaraan bermotor di Indonesia pada 2015 mencapai 121,39 juta unit. Data Badan Pusat Statistik menunjukkan, dari angka tersebut, yang paling banyak sepeda motor (98,88 juta alias 81,5 persen). Berikutnya, mobil penumpang 13,48 juta unit (11,11 persen). Kemudian mobil barang 6,6 juta unit (5,45 persen) dan bus 2,4 juta unit (1,99 persen).

DKI Jakarta, sebagai contoh, untuk melihat beban eksternalitas atas besarnya jumlah peredaran kendaraan bermotor. Dengan penduduk terpadat, DKI Jakarta juga memiliki peredaran kendaraan bermotor tertinggi. Emisi karbon dan polusi udara juga tinggi. Riset Universitas Indonesia tahun 2006, dengan memeriksa kadar hidrokarbon di udara DKI Jakarta menemukan sudah jauh di bawah garis rata- rata layak untuk paru-paru.

Penyebab polusi berlebihan inilah yang merupakan eksternalitas negatif suatu produk. Eksternalitas adalah biaya-biaya atau manfaat dari transaksi pasar yang tidak digambarkan dari harga (Hyman, 1986). Harga jual atas kendaraan bermotor tidak memperhitungkan biaya yang timbul akibat adanya eksternalitas tersebut. Maka, intervensi pemerintah baik langsung maupun tidak sangat diperlukan dalam menjaga kualitas lingkungan hidup (Hutasoit dan Rosdiana, 2014). Ada beberapa pertimbangan karakteristik cukai atas kendaraan bermotor. Di antaranya, selectivity in coverage. Karakteristik ini menjelaskan, pengenaan cukai didasarkan atas barang-barang bersifat selektif. Artinya barang-barang yang mempunyai dampak negatif bagi masyarakat bila dikonsumsi maupun untuk tujuan keadilan.

Dengan memperhatikan dampak negatif yang ditimbulkan dari penggunaan kendaraan bermotor, maka kendaraan layak dimasukkan sebagai barang kena cukai. Dengan tetap memperhatikan tujuan dasar pemungutan, sebagai alat pengendalian dan pengawasan atas konsumsi barang yang pemakaiannya perlu dibatasi.

Kemudian, discrimination in intent. Tujuan cukai tidak semata-mata untuk alasan keuangan negara, tapi dapat dikenakan untuk klasifikasi alasan nonkeuangan negara. Maksudnya pertimbangan nonkeuangan negara, hasil cukai sekalipun masuk ke dalam pembukuan negara, namun hasil tersebut tidak digunakan untuk membiayai penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan secara umum.

Hal itu dimanfaatkan melalui skema tertentu. Dikhususkan penyalurannya kepada sektor-sektor tertentu yang menjadi sasaran dalam pengenaan cukai tersebut.

Sebagaimana rokok, misalnya, Kementerian Kesehatan menyebut, Indonesia rugi 500 triliun rupiah tiap tahun akibat produk yang satu ini. Defisit Badan Penyelenggaran Jaminan Sosial yang membengkak dari tahun ke tahun juga dibebankan pada kenaikan cukai rokok tersebut.

Lalu ada Quantitative measurement. Dalam pengawasan dan administrasi pemungutan terhadap calon barang kena cukai pada kendaraan bermotor dapat dilakukan dengan mengikuti prosedur administrasi barang kena cukai yang telah ditetapkan. Biasanya dilakukan dengan pembayaran, peletakan pita cukai, atau pembubuhan tanda pelunasan cukai lainnya.

Negara ASEAN seperti Thailand, Vietnam, Filipina, Singapura dan Malaysia telah menerapkan cukai atas produk otomotif. Negara-negara tetangga ini paham betul, peredaran kendaraan bermotor yang terlalu banyak akan menimbulkan biaya eksternalitas tinggi. Selain polusi, kerugian akibat kemacetan juga besar dan kerap sulit dihitung.

Kapasitas Mesin

Pada umumnya, negaranegara tetangga tadi memakai pendekatan pengenaan cukai produk otomotif berdasarkan kapasitas mesin. Semakin tinggi kapasitas mesin suatu produk otomotif, semakin tinggi pula cukainya. Ukuran berdasar kapasitas ini sangat bagus untuk mengatasi kepadatan ruang jalanan dan polusi. Di samping itu, pengenaan cukai atas produk otomotif idealnya didampingi kebijakan insentif atas kendaraan ramah lingkungan dan hemat energi. Tentu negara-negara yang mengenakan cukai atas kendaraan bermotor juga memberi pelayanan mudah bagi atas setiap warga yang membayar produk bercukai. Pemerintahnya juga membangun transportasi publik yang nyaman dan tepat waktu. Hanya, sampai kini belum jelas penerapan cukai atas kendaraan bermotor karena masih dalam kajian pemerintah. Kemungkinan bisa dengan penghapusan PPnBM dan sepenuhnya beban cukai pada kendaraan bermotor. Atau mungkin juga penerapan keduanya. Pemungutan atau pelunasan cukai atas Barang Kena Cukai dimaksud dilakukan pada saat dikeluarkan kembali dari pabrik atau tempat penyimpanan. Sementara itu, PPnBM dipungut dari konsumen akhir. Pengenaan cukai akan sangat mempengaruhi harga produk. Dalam hal ini pemerintah perlu strategi untuk menghadapi kemungkinan penolakan para pengusaha.

Sumber : koran-jakarta.com

http://www.pemeriksaanpajak.com

pajak@pemeriksaanpajak.com

 



Kategori:Berita Pajak

Tag:, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: