Jadi Dirjen Pajak, Robert Pakpahan Diminta Kaji Ulang Aturan Pajak Barang Mewah untuk Properti

https: img-o.okeinfo.net content 2017 12 01 470 1823710 jadi-dirjen-pajak-robert-pakpahan-diminta-kaji-ulang-aturan-pajak-barang-mewah-untuk-properti-F2UMGBDNzQ.jpg

Robert Pakpahan resmi dilantik menjadi Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak yang baru. Robert menggantikan Dirjen Pajak sebelumnya yakni Ken Dwijugiasteadi yang memutuskan pensiun karena telah menginjak umur 60 tahun.

Head of Research and Consultancy Savills Indonesia Anton Sitorus berharap Dirjen Pajak yang baru bisa melakukan kajian ulang mengenai pajak dalam industri properti. Khususnya pajak Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM).

Menurut ada beberapa hal yang harus dikaji oleh Dirjen Pajak baru mengenai pajak PPnBM. Salah satunya adalah angka dari PPnBM yang masih terlalu tingggi.

Lebih lanjut Anton menyarankan agar PPnBM bisa dihapuskan untuk sementara waktu masih diperdebatkan. Hal itu dikarenakan angka pajak PPnBM yang terlalu tinggi yakni di kisaran 20%.

“Kayak PPnBM ngomongin lebih detil lagi ketentuannya itu masih memberatkan karena ambang batasnya itu masih diperdebatkan. Kedua tradenya juga tinggi banget PPnBM 20%,” ujarnya saat dihubungi Okezone.

Menurutnya dengan PPnBM yang relatif tinggi, masyarakat akan malas untuk mencari properti. Wajar saja, jika berdasarkan hitungan aturan pajak yang saat ini diterapkan, untuk membeli properti seharga Rp10 miliar, pembeli dipaksa untuk mebayar pajak Rp4 miliar.

“Misalnya kita beli barang mewah nih, kena PPN 10%, PPnBM 20% jadi 30%. ditambah BPHTB 5% belum lagi PPh barang super mewah 5% lagi jadi 40%. bayangin coba beli barang Rp10 miliar tapi bayar pajaknya Rp4 miliar itu kan sudah luar biasa,” jelasnya.

Lebih lanjut, Anton juga meminta kepada dirjen pajak yang baru untuk bisa memberikan insentif-insentif untuk mendongkrak sektor properti. Seperti dengan cara membebaskan salah satu pajak yang dari beberapa pajak yang dibebankan kepada konsumen properti.

“Kalau salah satu diilangin pasti orang akan terdorong untuk melakukan ini transaksi. Maksudnya gini kalau misalnya selama satu tahun PPnBM ditiadakan, bukannya orang akan berbondong-bondong melakukan transaksi tahun ini. Orang akan terpicu mumpung lagi enggak ada nih,” ucap Anton

“Ini demi mendorong perjanjian transaksi, karena kan gini sebeneranya kalau misalnya market-nya susah transaksinya jarang kan akhirnya pajaknya enggak dapet juga. Sekarang tinggal pilih mana mau enggak ada transaksi atau pajaknya nambah, karena kalau ada transaksi pemasukan juga nambah kan,” imbuhnya

Sumber : okezone.com

http://www.pemeriksaanpajak.com

pajak@pemeriksaanpajak.com

 



Kategori:Berita Pajak

Tag:, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: