Menteri Keuangan Sri Mulyani menyindir pengelolaan anggaran oleh sebagian daerah yang tidak optimal. Menurut Sri Mulyani, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebanyak 20 persen digunakan untuk belanja modal di daerah. Namun, uang tersebut tidak semuanya dapat dimanfaatkan dengan optimal oleh daerah.

Penyebabnya antara lain, pemerintah daerah terlalu banyak membuat program program yang seharusnya bisa disederhanakan. Program daerah yang berjumlah ribuan tersebut, tidak jarang hanya membuat bingung dan tidak menghasilkan.

“Kalau kita lihat desain dari belanja di daerah itu lebih mengkhawatirkan lagi. Daerah cenderung membuat ribuan program, kita mendapatkan 19.500 program. Padahal tujuannya cuma satu, membuat masyarakat makmur dan adil tapi programnya ribuan,” ujar Sri Mulyani di Gedung Dhanapala, Jakarta, Rabu (6/12).

Untuk itu, Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia tersebut mendorong pemerintah daerah dapat membuat program dana desa lebih fokus dan terarah. Sebab, program yang terlalu banyak dan tidak fokus tidak akan menghasilkan manfaat yang optimal baik bagi negara maupun masyarakat.

“Kita bayangkan, baca sesuatu yang sedikit sudah pusing apalagi ribuan. Kalau tidak fokus ya tidak menghasilkan. Jadi, lebih baik melakukan program yang penting dan fokus terhadap apa yang mau dicapai,” jelasnya.

Sumber : merdeka.com

http://www.pemeriksaanpajak.com

pajak@pemeriksaanpajak.com

Kategori:Berita Ekonomi

Tag:artikel pajak, berita pajak, berita pengampunan pajak, berita tax amnesty, cara ikut pengampunan pajak, cara ikut tax amnesty, dampak tax amnesty, DPR, efek tax amnesty, ikut pengampunan pajak, ikut tax amnesty, kebijakan negara, kebijakan pajak, kebijakan pemerintah, pajak, pajak indonesia, pelaksanaan pengampunan, pelaksanaan pengampunan pajak, pelaksanaan tax amnesty, pemeriksaan, pemeriksaan pajak, pemutihan pajak, penerimaan negara, penerimaan pajak, Pengampunan pajak, repatriasi dana, repatriasi dana dari luar negeri, tarif pengampunan pajak, tarif tax amnesty, tax amnesty, update tax amnesty