Penyaluran bantuan sosial salah sasaran

JAKARTA. Bank Dunia menyoroti penyaluran bantuan sosial (bansos) bagi masyarakat miskin di Indonesia. Merujuk hasil kajian Bank Dunia terhadap penggunaan belanja pemerintah untuk program bantuan sosial tahun 2017, pemerintah perlu memperbaiki pelaksanaan program bansos agar efektif.

Menurut Bank Dunia, hampir semua program bansos pemerintah belum tepat sasaran. Misalnya Program Keluarga Harapan (PKH), beras untuk rakyat sejahtera (Rastra), Program Indonesia Pintar dan Program Jaminan Kesehatan Nasional. “Lebih dari separuh manfaat justru tersalur ke rumah tangga yang tak miskin dan rentan,” kata Pablo Acosta, Ekonom Senior Bank Dunia, dalam ringkasan kajian Bank Dunia yang diterima Kontan.co.id, Kamis (7/12).

Salah satu yang disorot adalah besarnya nilai penyaluran bansos yang tidak memberikan manfaat sesuai dengan yang dijanjikan kepada masyarakat. Sejumlah bansos juga dinilai tidak tepat waktu karena diberikan terlalu dini atau justru terlambat.

Oleh karena itu Bank Dunia menyarankan Pemerintah Indonesia membenahi penyaluran bansos. Penyaluran Rastra, sebagai contoh, masalah utamanya adalah alokasi penerima dan menurunnya besaran manfaat.

Pemerintah juga disarankan memilih penerima manfaat berdasarkan database bersama, termasuk menyiapkan pemutakhiran data dua arah antara database dan data penerima Rastra.

Saran lain, pemerintah perlu mengevaluasi program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Tujuannya adalah untuk memastikan tepat sasaran para penerimanya.

Ihwal program Indonesia Pintar, Bank Dunia menemukan besaran bantuan tak sesuai dengan biaya pendidikan, serta pemantauan yang lemah. Karena itu lembaga ini menyarankan pemerintah menyesuaikan tingkat manfaat setiap tahun untuk memastikan bantuan sesuai biaya sekolah di setiap jenjang pendidikan.

Kepala Bagian Program dan Pelaporan Setdirjen Penanganan Fakir Miskin Kementerian Sosial Andi Patunruang mengakui ketepatan sasaran menjadi problem utama penyaluran bansos. Sebab belum seluruh instansi pelaksana penyalur Bansos memakai basis data terpadu. “Komitmennya rendah,” katanya.

Deputi Bidang Kependudukan dan Ketenagakerjaan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) Pungki Sumadi menambahkan, penggunaan basis data terpadu penyaluran Bansos bakal berefek positif. “Hasil hitungan akademis, kemiskinan bisa turun 2%-4% jika ada integrasi,” katanya.

Ekonom Indef Abdul Manaf Pulungan berharap pemerintah menertibkan institusi yang enggan menggunakan data terpadu. Penggunaan satu data akan membuat program lebih tepat sasaran.

Sumber: Harian Kontan

http://www.pemeriksaanpajak.com

pajak@pemeriksaanpajak.com



Kategori:Berita Ekonomi

Tag:, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: