Desakan pelaku industri swasta agar harga gas turun di bawah level U$$ 6 per juta british thermal unit (MMBTU) ditanggapi serius Kementerian Perindustrin (Kemenperin). Saat ini Kemenperin mengaku tengah berjuang agar harga gas bisa sesuai keinginan pelaku industri swasta tadi.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemenperin, Haris Munandar mengatakan saat ini pihaknya tengah mengkaji sejumlah opsi untuk menurunkan harga gas di level US$ 6 per juta MMBTU. Salah satu opsi yang dikaji adalah impor dari luar negeri.

“Kami sedang perjuangkan, kalau memang tidak bisa dipenuhi dari dalam negeri, mungkin kita impor,” ujar Haris kepada wartawan disela acar Seminar Nasional bertema “Outlook Ketahanan Energi untuk Mendukung Pertumbuhan Industri Nasional 2018” yang digelar Forum Wartawan Industri (Forwin) di Jakarta, Rabu, (13/12).

Meski begitu Haris tidak bisa memastikan kapan opsi impor gas diputuskan, sebab menurutnya pihaknya juga mempertimbangkan opsi lain seperti usulan pemotongan Penghasilan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari gas yang pada akhirnya akan menurunkan harga gas industri, serta pemotongan rantai distribusi gas agar harga ditingkat pengguna menurun.

“Memang belum tentu harga impor otomatis lebih murah, makanya kita bisa siapkan infrastrukturnya dulu. Tapi itu bukan satu-satunya opsi, banyak opsi selain impor,” imbuhnya.

Bagi Kemenperin penurunan harga gas industri merupakan salah satu faktor penting dalam mencapai target pertumbuhan industri nasional yang dicanangkan Kemenperin di level 5,67% di tahun 2018. Sebab harga gas yang tinggi akan berdampak pada tertahannya investasi industri.

“Salah satu faktor (mencapai target) kan dari investasi, pasti kalau targetnya begitu pasti kita optimistis investasi akan naik,” ujarnya.

Terkait target investasi sendiri, pada tahun 2018 Kemenperin mematok angka cukup fantasis sebesar Rp 400 triliun – Rp 500 triliun. “Untuk tahun ini kita targetkan mencapai Rp 300 triliun dan saat ini berada di angka Rp 270 triliun,” ujarnya.

Pertumbuhan investasi 2018 dikatakan Haris diharapkan pada empat sektor yakni pembangunan smalter di pertambangan, lalu pembangunan kawasan industri, lalu pada industri petrokimia serta agro. “Kontribusinya bukan hanya pada investasi baru tetapi juga perluasan atau ekspansi perusahaan eksisting,” ujarnya.

Selain Haris, seminar setengah hari yang digelar Forwin juga menghadirkan sejumlah pembicara yaitu Staf Ahli Menteri ESDM bidang Investasi & Pengembangan Infrastruktur Prahoro Yulianto Nurcahyo, Sekjen Dewan Energi Nasional Saleh Abdulrahman, Kepala Divisi Program dan Komunikasi SKK Migas Wisnu Prabawa Taher, Head of Marketing and Product Development Division PGN Adi Munandir serta Pengamat Ekonomi Faisal Basri.

Sumber : beritasatu.com

http://www.pemeriksaanpajak.com

pajak@pemeriksaanpajak.com

Kategori:Berita Ekonomi

Tag:artikel pajak, berita pajak, berita pengampunan pajak, berita tax amnesty, cara ikut pengampunan pajak, cara ikut tax amnesty, dampak tax amnesty, DPR, efek tax amnesty, ikut pengampunan pajak, ikut tax amnesty, kebijakan negara, kebijakan pajak, kebijakan pemerintah, pajak, pajak indonesia, pelaksanaan pengampunan, pelaksanaan pengampunan pajak, pelaksanaan tax amnesty, pemeriksaan, pemeriksaan pajak, pemutihan pajak, penerimaan negara, penerimaan pajak, Pengampunan pajak, repatriasi dana, repatriasi dana dari luar negeri, tarif pengampunan pajak, tarif tax amnesty, tax amnesty, update tax amnesty