Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, H. Abraham Lunggana atau lebih akrab dipanggil Haji Lulung tegas menolak pagelaran musik Djakarta Warehouse Project (DWP) yang dijadwalkan 15-16 Desember mendatang di JIExpo Kemayoran, Jakarta Pusat.

Menurut Lulung, potongan pajak hiburan dari penjualan tiket yang diberikan pada DWP tidak sesuai dengan ketentuan Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda), sedangkan untuk tiap tahun harga tiket penjualan berbeda.

“Karena saya lihat di lapangan itu saya pake peci nyaru (nyamar), itu nggak sama. Pajak dong karena kan mereka dapat keuntungan nggak?, enak saja ngeruk duit dari fasilitas yang diberikan pemerintah, nggak fair,” ujarnya, Rabu (13/12).

Selain itu menurut Lulung, ada tiga hal yang harus dikorekasi dari acara DPW, di antaranya pajak usia dini, narkoba, dan batas usia penonton.

“Jadi kapasitas saya sebagai pengawas wajar saya ngomong begini saya cuma ingatkan pajak usia dini dan no drug,” tambahnya.

Sumber : rmol.co

http://www.pemeriksaanpajak.com

pajak@pemeriksaanpajak.com

Kategori:Berita Pajak

Tag:artikel pajak, berita pajak, berita pengampunan pajak, berita tax amnesty, cara ikut pengampunan pajak, cara ikut tax amnesty, dampak tax amnesty, DPR, efek tax amnesty, ikut pengampunan pajak, ikut tax amnesty, kebijakan negara, kebijakan pajak, kebijakan pemerintah, pajak, pajak indonesia, pelaksanaan pengampunan, pelaksanaan pengampunan pajak, pelaksanaan tax amnesty, pemeriksaan, pemeriksaan pajak, pemutihan pajak, penerimaan negara, penerimaan pajak, Pengampunan pajak, repatriasi dana, repatriasi dana dari luar negeri, tarif pengampunan pajak, tarif tax amnesty, tax amnesty, update tax amnesty