Daya Beli Orang Kaya Tertahan karena Takut Pajak

Sektor konsumsi masih menjadi tumpuan perekonomian Indonesia saat ini. Maka jangan heran jika perubahan perilaku konsumen pun memengaruhi struktur moneter di negeri ini.

DALAM struktur produk domestik bruto (PDB) triwulan ketiga tahun ini, konsumsi rumah tangga berkontribusi 55,68 persen. Dalam laporan Badan Pusat Statistik (BPS), melambatnya pertumbuhan sektor ini di angka 4,93 persen, menjadi penyebab utama ekonomi nasional tumbuh terbatas di posisi 5,01 persen dibandingkan triwulan yang sama pada tahun lalu atau secara year on year.

Pada saat bersamaan, beberapa sektor pengeluaran tumbuh lebih tinggi dibanding konsumsi rumah tangga. Namun karena pangsanya tak besar, tak cukup memengaruhi pertumbuhan ekonomi keseluruhan.

“Karena itulah, tahun ini ekonomi kita masih di posisi demand side, bukan supply side. Jadi, kalau mau lihat pertumbuhan ekonomi, lihat tren konsumsinya,” kata Aviliani, ekonom senior The Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), saat menghadiri Diseminasi Kebijakan dan Temu Responden Kantor Perwakilan Bank Indonesia Balikpapan, Rabu (20/12.

Berdasarkan riset Indef, dia menyebut, saat ini masyarakat Indonesia terbagi atas empat klasifikasi. Pertama, kalangan berdaya beli paling tinggi, yang berjumlah sekitar 50 juta orang. Lalu kelas menengah, yang jumlahnya paling tinggi, sekitar 100 juta orang. Selanjutnya, ada 70 juta penduduk rawan miskin, dan 90 juta masyarakat miskin.

“Meski bukan yang terbanyak, konsumsi nasional itu paling besar dari kalangan orang kaya. Kontribusi mereka 46 persen. Nah, sekitar dua tahun terakhir, golongan ini memang cenderung mengerem konsumsi. Karena andil mereka dominan, dampaknya pun luas,” beber Avi, sapaan akrabnya.

Ekonom yang juga sekretaris Komite Ekonomi Nasional (KEN) ini menyebut, kebanyakan orang berduit lebih memilih menimbun dana di bank. Sebagian yang lain, memilih menginvestasikan uangnya.

“Ada beberapa faktor yang bikin mereka seperti itu. Salah satunya, karena takut pajak. Tak semua dari mereka yang punya uang atau aset Rp 1 miliar, melapor ke otoritas pajak. Kalau aktivitas konsumsinya ketahuan, kena denda. Kalau tidak bayar, dipenjara. Orang Indonesia kan takut dipenjara,” beber Aviliani, yang juga anggota Dewan Pakar Asosiasi Pemerintahan Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI).

Tren menimbun dana di bank ini, disebut Avi juga berlaku pada kalangan menengah. Karenanya, tak heran jika semakin banyak orang yang memiliki simpanan dengan nilai Rp 1 miliar atau lebih.

Sementara pada kalangan menengah ini, BPS sebelumnya menyebut, tren konsumsi juga berubah. Dari semula banyak menghabiskan uang untuk barang tahan lama, kini mereka mengalokasikan pendapatan untuk aktivitas senggang atau leisure.

Terkait tren menimbun dana ini, tergambar dari pertumbuhan dana pihak ketiga (DPK) di bank. PT Bank Negara Indonesia (BNI) Tbk, misalnya, yang mencatatkan pertumbuhan DPK 18,5 persen sepanjang semester pertama tahun ini. Sementara pertumbuhan kredit konsumsinya hanya 10 persen.

PELUANG DAN TANTANGAN ATAS TEKNOLOGI

Selain dari sisi demand, pergeseran tren konsumsi masyarakat juga terjadi pada cara mereka mendapatkan barang. Salah satunya, berangkat dari perkembangan teknologi, seperti pesatnya perkembangan transaksi perdagangan daring atau online.

Menurut Aviliani, secara keseluruhan, tren tersebut merupakan hal positif. Indonesia, disebutnya memiliki rantai perdagangan yang terlampau panjang, dan membuat konsumen sulit mendapatkan harga yang lebih murah. “Kehadiran teknologi mampu menekan itu. Pola dalam e-commerce itu salah satu contohnya. Bahkan, produsen dengan konsumen bisa langsung bertransaksi tanpa perantara. Produsen untung lebih banyak, konsumen pun dapat harga lebih bagus,” ujarnya.

Meski secara makro menjadi hal positif, dia tak menampik kehadiran teknologi juga menghadirkan risiko. Pihak-pihak yang selama ini hanya berposisi sebagai trader, penyalur, ataupun pengumpul, bakal kehilangan lahan. Lapangan kerja pun ikut terpangkas.

“Ini harusnya juga jadi catatan bagi perbankan. NPL (kredit bermasalah) macet dari para pedagang itu suatu saat akan tinggi. Tapi, itu tak sepenuhnya jadi masalah, karena memang seperti itulah harusnya sistem perekonomian kita. Rantai distribusi memang harus dipangkas,” tuturnya.

Avi menilai, kehadiran e-commerce akan benar-benar menjadi masalah jika para pelakunya terus memperdagangkan produk impor. Pesatnya perdagangan elektronik itu, hanya akan berdampak positif bagi perekonomian, jika barang yang diperjualbelikan adalah produk lokal.

“Faktanya, sampai sekarang, kebanyakan masih menjual barang impor. Ya memang orang menggunakan platform e-commerce itu untuk mencari yang tidak ada di sekitar mereka. Termasuk barang-barang dari luar negeri itu,” pungkasnya.

Sumber : prokal.co

http://www.pemeriksaanpajak.com

pajak@pemeriksaanpajak.com

 



Kategori:Berita Pajak

Tag:, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: