Kurma Palestina ke RI Bebas Bea Masuk, Ini Jawaban Kemenkeu

Panen Kurma Jalur Gaza

Kementerian Perdagangan (Kemendag) akan membebaskan bea masuk komoditas kurma dan minyak zaitun asal Palestina ke Indonesia. Rencana ini sudah dikoordinasikan dengan Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

Kepala Pusat Kebijakan Pendapatan Negara Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan, Rofyanto Kurniawan mengaku sedang berdiskusi dengan Kementerian/Lembaga terkait untuk bisa mengimplementasikan pembebasan bea masuk kurma dan minyak zaitun asal Palestina.

Sebelumnya, kedua komoditas tersebut yang masuk ke Indonesia dikenakan bea masuk sebesar 5 persen. Namun nantinya akan menjadi nol persen.

“Kami akan terus berkoordinasi antar Kementerian/Lembaga. Semoga bisa segera diberlakukan sesuai rencana,” tegas Rofyanto dalam pesan singkatnya yang diterima Liputan6.com, Jakarta, Senin (25/12/2017).

Terkait dengan potensi kehilangan penerimaan negara dengan penerapan nol persen bea masuk untuk komoditas kurma dan minyak zaitun asal Palestina ke Indonesia, Rofyanto tidak menjawabnya.

Dari data Badan Pusat Statistik (BPS), nilai impor kurma Indonesia sepanjang Januari-Maret 2016 mencapai US$ 13,18 juta. Dari 10 negara terbesar yang memasok kurma ke Indonesia, nilai ekspor kurma Palestina ke Tanah Air mencapai US$ 281,22 ribu.

Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kemendag, Oke Nurwan sebelumnya mengungkapkan, pemerintah sedang membahas pembebasan bea masuk komoditas impor asal Palestina. Komoditas utama impor yang akan dibebaskan dari kewajiban bea masuk, adalah kurma dan minyak zaitun.

“Pembebasan bea masuk komoditi impor asal Palestina sebagai bentuk dukungan pemerintah kepada Palestina. Sementara ini komoditi yang sedang dibahas adalah kurma dan olive oil (minyak zaitun),” ujar dia saat dihubungi Liputan6.com, Jakarta, Kamis (21/12/2017).

Oke menegaskan, pembebasan bea masuk atas kurma dan minyak zaitun dari Palestina ini harus terlaksana karena Kemendag sudah berkoordinasi dengan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC). Namun dia tidak dapat memastikan kapan mulai berlaku kebijakan tersebut.

“Ini salah satu bentuk dukungan Palestina dan harus terlaksana. Target waktu memang ada, tapi tetap harus sesuai aturan sehingga regulasi perlu disusun,” dia menerangkan.

Sumber : liputan6.com

http://www.pemeriksaanpajak.com

pajak@pemeriksaanpajak.com

 



Kategori:Berita Ekonomi

Tag:, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: