Jokowi Bebaskan PBB 100 Persen Untuk Kontrak Migas Gross Split

Presiden Jokowi

Presiden Joko Widodo telah menerbitkan Peraturan Presiden (PP) Nomor 53 Tahun 2017 mengenai perpajakan pada kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi (migas) dengan kontrak bagi hasil Gross Split. PP ini merupakan aturan untuk melengkapi Permen ESDM Nomor 8 Tahun 2017 tentang Kontrak Bagi Hasil Gross Split.

“Alhamdulillah, PP ini ditandatangani,” katanya, di Kantor ESDM, Jakarta, Jumat (29/12).

Dia menegaskan, pada PP ini, pajak tidak dikenakan sampai minyak menetes pertama kali dan bebas bea masuk impor. PPn dan PPnBM tidak dipungut biaya atas perolehan dan pemanfaatan barang dan jasa operasi migas. Lalu, PPh pasal 22 tidak dipungut biaya atas impor barang operasi migas.

“Sampai proses produksi, investor tidak akan dikenakan biaya,” lanjutnya.

Selain itu, operator migas juga mendapatkan pengurangan PBB hingga 100 persen dan pemanfaatan aset bersama migas (cost sharing) tidak dikenakan PPn. Sedangkan, loss carry forward diperpanjang dari 5 tahun menjadi 10 tahun.

“Untuk biaya tidak langsung kantor pusat juga tidak kena PPn,” jelasnya.

Sumber : jawapos.com

http://www.pemeriksaanpajak.com

pajak@pemeriksaanpajak.com

 



Kategori:Berita Pajak

Tag:, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

w

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: