Tere Liye Berhenti Terbitkan Buku Gara-gara Pajak, Begini Respons Menteri Keuangan

Keputusan Tere Liye untuk menghentikan penerbitan bukunya sebagai bentuk protes terhadap Direktorat Perpajakan akhirnya ditanggapi oleh Menteri Keuangan, Sri Mulyani.

Melalui akun Instagram miliknya, @smindrawati, ia mengeluarkan pernyataan terkait protes Tere Liye.

Dalam keterangan foto yang diunggap pada Senin (11/9/2017) ini, Sri Mulyani mengaku terhenyak ketika mendengar berita tentang Tere Liye tersebut.

Ia terhenyak lantaran keputusan Tere Liye berhenti menerbitkan buku disebabkan oleh masalah perpajakan.

Pasalnya, sebagai seorang akademisi, ia mengetahui jerih payah seorang penulis dalam menyusun sebuah buku.

Menurutnya, sebuah buku yang baik disusun dari riset, data, survey yang sulit.

“Ada jerih payah tidak mudah (keringat, airmata atau bahkan darah) yang nyata dibalik terbitnya suatu buku, juga biaya yang sering tidak sedikit,” katanya.

Lebih lanjut, ia pun menjelaskan bahwa kebijakan perpajakan di Indonesia diatur oleh undang-undang.

Ada beberapa kebijakan yang ditetapkan oleh undang-undang yang tidak bisa diubah serta-merta oleh dirjen, menteri, ataupun presiden.

Kebijakan yang tidak dapat diubah tersebut meliputi pajak penghasilan (PPh) dan penjejangan tarif (progresivitas) PPh perorangan.

Namun, ada pula yang dapat diubah lebih cepat dan dalam kewenangan Dirjen Pajak.

 

Bagi saya, buku adalah sahabat sejati. Dia menemani saya dimana saja dan kapan saja tanpa pernah protes – saat di mobil, waktu antri di dokter gigi, ketika hendak menikmati “me time” juga menjelang tidur. Membaca buku selalu mampu membawa saya pada dunia lain dan bahkan kadang mampu memberikan perspektif lain mengenai hidup dan kehidupan.

Buku yang bagus tidak ditulis begitu saja. Ada ide, imajinasi yang harus dikombinasikan dengan riset, data, survey bahkan kunjungan lapangan yang kemudian dirangkai dalam kata menjadi cerita dan pesan. Ada jerih payah tidak mudah (keringat, airmata atau bahkan darah) yang nyata dibalik terbitnya suatu buku, juga biaya yang sering tidak sedikit. Meski penulis yang memiliki passion menulis pasti juga menikmati proses menulis itu sendiri.

Oleh karena itu, saya terhenyak ketika membaca berita bahwa seorang Tere Liye akan berhenti menerbitkan buku karena masalah perpajakan. Tere Liye menyatakan frustrasinya menghadapi “kebijakan perpajakan” dan “perlakukan aparat atau kantor pajak” terhadap kewajiban membayar pajak penghasilannya sebagai penulis. Hal ini menyangkut perlakukan perpajakan atas royalti yang diterima dari buku-buku yang ditulis Tere Liye. 
Kebijakan perpajakan di negara kita diatur oleh Undang-Undang (UU) yang kemudian diturunkan oleh Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri Keuangan dan atau Peraturan Dirjen Pajak. Ada bagian kebijakan yang ditetapkan oleh UU yang tidak bisa diubah serta merta oleh Dirjen, Menteri atau bahkan Presiden seperti masalah tarif pajak penghasilan (PPh) dan penjenjangan tarif (progresivitas) PPh perorangan. Namun ada juga kebijakan yang dapat diubah lebih cepat dan dalam kewenangan Menteri dan Dirjen Pajak misalnya penyesuaian besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) bagi WP orang pribadi, setelah dikonsultasikan dengan DPR dan besaran norma penghitungan penghasilan neto bagi WP orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dengan peredaran bruto kurang dari 4,8 M rupiah setahun (yang tidak menyelenggarakan pembukuan).”

Sumber : tribunnews.com

http://www.pemeriksaanpajak.com

pajak@pemeriksaanpajak.com

 



Kategori:Berita Pajak

Tag:, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: