Sri Mulyani Gelar Rapim Jelang Akhir Tahun, Apa yang Dibahas?

Sehari menjelang penghujung tahun 2017, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menggelar rapat pimpinan bersama para pejabat Kementerian Keuangan. Menkeu mengagendakan rapat untuk membahas realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2017.

Rapat tertutup ini diselenggarakan di Gedung Mezzanine Kementerian Keuangan dan dimulai pukul 16.00 WIB. Melalui fitur live di Instagram pribadinya, Menkeu menyiarkan suasana rapatnya.

Dari media sosialnya terlihat rapat dihadiri oleh Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo, Direktur Jenderal Pajak Robert Pakpahan, Direktur Jenderal Bea Cukai, Heru Pambudi, dan para pejabat Eselon I Kementerian Keuangan.

Dalam rapat, Sri Mulyani menyampaikan, hampir semua peserta menginginkan untuk fokus pada monitoring bendahara negara. Untuk itu, dia mengintruksikan lima Direktorat Jendral (Dirjen) Kementerian Keuangan untuk saling bersinergi.

“Hampir semua menyampaikan bahwa perlu untuk tetap fokus pada monitoring bendahara negara,” kata Sri Mulyani dalam video Instagram pribadinya, Sabtu, (30/12/2017).

Kelima Dirjen tersebut adalah Dirjen Pajak, Dirjen Perbendaharaan, Dirjen Perimbangan Keuangan, Dirjen Bea dan Cukai, serta Dirjen Anggaran. Sinergi ini untuk mengetahui bagaimana data APBN tahun ini detail porsinya seperti apa.

“Instruksi saya minta untuk Dirjen Pajak bersinergi dengan Dirjen Perbendaharaan dan Dirjen Penimbangan dan Dirjen Anggaran untuk tahu sebetulnya postur APBN itu datanya yang detail seperti apa,” ucapnya.

Ia menyatakan, tugas masing-masing Dirjen harus sesuai dengan wewenangnya. Ia merinci, Dirjen Penindakan untuk mengetahui detail Anggaran Belanja Daerah, Dirjen Anggaran untuk mengetahui keseluruhan anggaran kementerian atau lembaga (K/L), Dirjen Pembendaharaan untuk pembayaran, dan Dirjen Pajak untuk menarik pajak.

“Dirjen Penindakan untuk tahu detail APBD, sedangkan anggaran adalah keseluruhan anggaran kita untuk kl. dan tentunya Dirjen Pembendaharaan untuk membayar,” ujar Sri Mulyani.

Sri Mulyani mengatakan, sampai akhir tahun ini, ada lima Kantor Pajak Pembantu (KPP) yang penerimaan pajaknya hampir mendekati 100 persen, 18 KPP yang mencapai di atas 95-98,9 persen dan 51 KPP di antara 90-94 persen. Meski ada beberapa daerah yang hanya menerima pajak 70 persen atau di bawah 90 persen.

“Itu yang semua di atas 90 persen, saya sampaikan terima kasih kebanyakan tadi ada di Pulau Jawa. Beberapa daerah memang ada yang 70 persen dan ada yang 90 persen,” tuturnya.

Dalam cuplikan videonya terlihat Menkeu juga menggelar video conference dengan beberapa kantor wilayah pajak di beberapa daerah se-Indonesia.

Sumber : inews.id

http://www.pemeriksaanpajak.com

pajak@pemeriksaanpajak.com

 



Kategori:Berita Pajak

Tag:, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

w

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: