Untuk Pertama Kali, Arab Saudi Terapkan Pajak Pertambahan Nilai

Putra mahkota Kerajaan Arab Saudi, Pangeran Mohammed bin Salman.

Arab Saudi dan Uni Emirat Arab (UEA) secara resmi menerapkan pajak pertambahan nilai ( PPN) atau value added tax(VAT). Ini adalah pertama kalinya dalam sejarah kedua negara tersebut menerapkan pajak barang dan jasa.

Mengutip BBC, Rabu (3/1/2018), PPN sebesar 5 persen dikenakan atas sebagian besar barang dan jasa. Padahal, sebelumnya negara-negara Teluk telah lama menarik bagi ekspatriat lantaran bebas pajak.

Namun, pemerintah di negara-negara tersebut kini ingin meningkatkan penerimaan negara di tengah kondisi harga minyak dunia yang rendah. PPN tersebut berlaku efektif sejak 1 Januari 2018 di kedua negara itu.

UEA mengestimasikan, pada tahun pertama penerapannya, penerimaan PPN akan mencapai sekira 12 miliar dirham atau setara 3,3 miliar dollar AS. PPN dikenakan misalnya untuk bahan bakar minyak (BBM), produk makanan, pakaian, tagihan, dan tarif kamar hotel.

Akan tetapi, ada beberapa jenis jasa yang tidak dikenakan PPN, seperti perawatan kesehatan, layanan keuangan, dan transportasi publik.

Organisasi seperti Dana Moneter Internasional (IMF) sudah sejak lama meminta negara-negara Teluk untuk mendiversifikasikan sumber penerimaan negara, tidak hanya bergantung kepada minyak.

Di Arab Saudi, lebih dari 90 persen penerimaan negara berasal dari industri minyak. Sementara itu, di UEA mencapai setidaknya 80 persen.

Pemerintah Arab Saudi juga memberlakukan PPN atas produk tembakau dan minuman ringan. Pun sejumlah subsidi telah dipangkas, yang selama ini dinikmati oleh warga.

Di UEA, tarif tol dinaikkan. Selain itu, pemerintah juga menerapkan pajak bagi sektor pariwisata.

Meskipun demikian, kedua negara tidak memiliki rencana untuk memperkenalkan pajak penghasilan. Saat ini, warga kedua negara tersebut tidak dikenakan pajak atas penghasilan yang mereka peroleh.

Beberapa negara Timur Tengah lainnya juga berkomitmen untuk menerapkan PPN, seperti Bahrain, Kuwait, Oman, dan Qatar. Namun, penerapannya ditunda hingga setidaknya tahun 2019 mendatang.

Sumber : kompas.com

http://www.pemeriksaanpajak.com

pajak@pemeriksaanpajak.com

 



Kategori:Berita Pajak

Tag:, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: