Armada TNI Angkatan Laut kembali diperkuat dengan diresmikannya kapal perang KRI I Gusti Ngurah Rai-332 jenis kapal Perusak Kawal Rudal (PKR) 10514, yang merupakan kapal kedua proyek kapal Ship Integrated Geometrical Modularity Approach (SIGMA) hasil kerja sama alih teknologi antara PT PAL Indonesia dengan perusahaan Belanda, Damen Schelde Naval Ship Building (DSDN).

Pada peresmian kapal yang diselenggarakan di Jalan Dermaga 2 Pelabuhan Benoa, Pedungan, Denpasar Selatan, Bali, Rabu (10/1), Direktur Jenderal Bea dan Cukai Heru Pambudi turut hadir, mewakili Menteri Keuangan Republik Indonesia, Sri Mulyani Indrawati untuk menerima penyematan Brevet Hiu Kencana.

“Kami harapkan dengan hadirnya KRI I Gusti Ngurah Rai-332, akan memberikan warna baru dalam pengembangan taktik serta pembangunan kekuatan bagi TNI Angkatan Laut. Tugas yang diemban TNI Angkatan Laut dan Bea Cukai yaitu menjaga keamanan laut Indonesia pun akan semakin optimal. Penyematan brevet ini merupakan amanah bagi Kementerian Keuangan dan Bea Cukai khususnya untuk terus memberikan yang terbaik bagi kejayaan laut Indonesia,” ungkapnya.

Heru menambahkan, pengawasan laut yang dilakukan Bea Cukai sendiri, melalui patroli laut merupakan manifestasi Instruksi Presiden Republik Indonesia untuk mengantisipasi tindak pidana penyelundupan dan meningkatkan pengawasan di bidang kepabeanan dan cukai di wilayah perairan Indonesia.

Pada akhir acara peresmian, Heru juga melakukan kunjungan ke Pos Bantu Benoa Bea Cukai Denpasar. “Apresiasi tertinggi untuk kinerja seluruh jajaran Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sehingga target tahun 2017 dapat tercapai. Perlu diingat, untuk mewujudkan Bea Cukai yang makin baik, perlu adanya keselarasan dalam fungsi pelayanan dan pengawasan, juga adanya integritas pada setiap diri pegawai,” tegasnya.

Sumber : indopos.co.id

http://www.pemeriksaanpajak.com

pajak@pemeriksaanpajak.com

Kategori:Berita Pajak

Tag:artikel pajak, berita pajak, berita pengampunan pajak, berita tax amnesty, cara ikut pengampunan pajak, cara ikut tax amnesty, dampak tax amnesty, DPR, efek tax amnesty, ikut pengampunan pajak, ikut tax amnesty, kebijakan negara, kebijakan pajak, kebijakan pemerintah, pajak, pajak indonesia, pelaksanaan pengampunan, pelaksanaan pengampunan pajak, pelaksanaan tax amnesty, pemeriksaan, pemeriksaan pajak, pemutihan pajak, penerimaan negara, penerimaan pajak, Pengampunan pajak, repatriasi dana, repatriasi dana dari luar negeri, tarif pengampunan pajak, tarif tax amnesty, tax amnesty, update tax amnesty