Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) menyatakan impor beras dilakukan untuk menjaga stok di gudang Bulog. Menurut JK, kebijakan impor diambil karena pemerintah tak mau ambil risiko kekurangan pasokan, meskipun diproyeksi bakal ada panen di Januari, Februari, dan Maret tahun ini.

“Di Januari, Februari, Maret, tapi ya kita tidak boleh berspekulasi. Pemerintah tidak boleh mengambil risiko stok,” ujar JK di Istana Wapres, Jakarta, Senin (15/1).

JK menegaskan, cadangan beras di gudang Bulog tidak boleh kurang dari 1 juta ton. Alhasil, kebijakan impor diambil untuk mengamankan stok beras.

“Oleh karena itu yang impor itu untuk menambah stok bulog, cadangan tidak boleh kurang daripada 1 juta ton dalam keadaan apapun,” tutur JK.

Rencananya, akhir Januari 2018 akan masuk 500.000 ton beras impor dari Thailand dan Vietnam.

JK menambahkan, beras impor ini tidak akan keluar pada saat panen raya nanti, hanya disimpan di gudang Bulog saja.

“Kalau waktu panen raya, ini disimpan di gudang saja, jadi cadangan,” tuturnya.

Sumber : beritasatu.com

http://www.pemeriksaanpajak.com

pajak@pemeriksaanpajak.com

Kategori:Berita Ekonomi

Tag:artikel pajak, berita pajak, berita pengampunan pajak, berita tax amnesty, cara ikut pengampunan pajak, cara ikut tax amnesty, dampak tax amnesty, DPR, efek tax amnesty, ikut pengampunan pajak, ikut tax amnesty, kebijakan negara, kebijakan pajak, kebijakan pemerintah, pajak, pajak indonesia, pelaksanaan pengampunan, pelaksanaan pengampunan pajak, pelaksanaan tax amnesty, pemeriksaan, pemeriksaan pajak, pemutihan pajak, penerimaan negara, penerimaan pajak, Pengampunan pajak, repatriasi dana, repatriasi dana dari luar negeri, tarif pengampunan pajak, tarif tax amnesty, tax amnesty, update tax amnesty