Pemerintah telah memutuskan untuk menugaskan Perum Badan Urusan Logistik (Bulog) melakukan impor beras umum dan premium sekitar 500.000 ton pada Februari 2018. Rencana impor beras ini pun akhirnya menuai berbagai pro dan kontra di masyarakat.

Beberapa pihak meminta pemerintah tidak terburu-buru melakukan impor beras. Sebab, sebagian daerah produsen beras menyatakan masih surplus dan beras impor hanya akan mematikan petani. Selain itu, masa panen juga sudah akan terjadi pada Maret 2018.

Direktur Utama Perum Bulog, Djarot Kusumayakti mengatakan, beras yang akan didatangkan tidak langsung disalurkan kepada masyarakat. Impor beras yang akan didatangkan nantinya hanya akan memperkuat cadangan beras saat ini.

“Beras yang datang tidak langsung disalurkan, jadi jangan salah. Beras yang akan diimpor ini, untuk memperkuat cadangan beras kita. Di mana sekarang stoknya 800.000 ton, ini digunakan untuk operasi pasar,” ujar Djarot saat ditemui di Hotel Aston, Cirebon, Selasa (16/1).

Djarot mengatakan, beras impor akan disalurkan kepada masyarakat usai pemerintah melakukan kajian terlebih dahulu melalui rapat koordinasi terbatas. “Tugas Bulog hanya impor, kapan penyalurannya nanti diputuskan oleh rakortas,” jelasnya.

Djarot menegaskan, impor beras tidak akan mengganggu penyerapan gabah dan beras dari petani. Sebab, pihaknya akan tetap membeli beras dari petani dengan harga yang telah ditentukan oleh pemerintah.

“Impor ini kan untuk memperkuat cadangan, jadi kita tetap menyerap beras dari petani. Bukan berarti kita impor, lalu beras dari petani tidak dibeli,” jelasnya.

Sementara itu, Direktur Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Enny Sri Hartati mengatakan, pemerintah seharusnya mempercepat beras impor masuk ke dalam negeri. Sebab, saat ini dinilai merupakan waktu yang tepat untuk memasok beras kepada masyarakat.

“Seharusnya penyalurannya sekarang ya, kenapa? Karena saat ini harga beras naik akibat stok berkurang. Kalau nanti didatangkan, katakanlah Februari sudah tidak berguna lagi. Karena petani sudah akan panen di Maret,” jelas Enny.

Enny menambahkan, pemerintah sebaiknya tidak hanya melihat dari sisi pengendalian stok tetapi juga bagaimana menstabilkan harga beras di pasaran. “Jangan hanya ingin memperkuat cadangan, tapi lihat juga bagaimana menurunkan harga beras saat ini,” tandasnya.

Sumber : merdeka.com

http://www.pemeriksaanpajak.com

pajak@pemeriksaanpajak.com

Kategori:Berita Ekonomi

Tag:artikel pajak, berita pajak, berita pengampunan pajak, berita tax amnesty, cara ikut pengampunan pajak, cara ikut tax amnesty, dampak tax amnesty, DPR, efek tax amnesty, ikut pengampunan pajak, ikut tax amnesty, kebijakan negara, kebijakan pajak, kebijakan pemerintah, pajak, pajak indonesia, pelaksanaan pengampunan, pelaksanaan pengampunan pajak, pelaksanaan tax amnesty, pemeriksaan, pemeriksaan pajak, pemutihan pajak, penerimaan negara, penerimaan pajak, Pengampunan pajak, repatriasi dana, repatriasi dana dari luar negeri, tarif pengampunan pajak, tarif tax amnesty, tax amnesty, update tax amnesty