Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terus mengoptimalkan pendapatan melalui sektor pajak, dengan banyaknya pajak yang didapatkan akan berimbas dengan pembangunan infrastruktur sejumlah Kota atau Kabupaten.

Kesadaran masyarakat akan pembayaran pajak di Jateng hanya mencapai 68 persen.

Kepala Badan Pengelolaan Pajak Daerah (BPPD) Ihwan Sudrajat menjelaskan pajak merupakan salah satu sektor penting dalam pembangunan daerah. Karena jika semua orang membayar pajak tepat waktu maka akan mempercepat kemajuan suatu daerah.

“Kesadaran membayar pajak di Jateng belum begitu menggembirakan, karena masih banyak masyarakat khususnya pengguna sepeda motor yang mangkir untuk bayar pajak tepat waktu. Secara umum kesadaran masyarakat Jateng membayar pajak baru 68 persen masih kalah dengan provinsi lain yang lebih tertib dalam membayar pajak,” Kata Ihwan Pada Kamis (18/1/2018).

Pertumbuhan kendaraan bermotor yang sangat cepat, tentunya cukup menggembirakan karena pajak yang akan didapatkan semakin banyak namun beberapa daerah masih belum taat akan membayar pajak kendaraan bermotor.

Jumlah kendaraan bermotor di Jateng mencapai 15 juta unit tiap tahun terus tumbuh sekitar 1 juta unit, ini tentunya bagus jika masyarakat sadar akan membayar pajak Pendapatan Asli Daerah (PAD) akan semakin bertambah.

“Realisasi pajak yang didapatkan dari kendaraan bermotor sudah melampaui target yakni 104 persen atau Rp 3,84 triliun setelah target yang dicanangkan pemerintah untuk pajak kendaraan bermotor diangka Rp 3,7 triliun. Namun jika dibandingkan dengan target sebelumnya, hanya Rp 3,4 triliun lalu dinaikkan pada pertengahan tahun menjadi Rp 3,7 triliun dan dapat terealisasi dengan penuh,” ujarnya.

Ihwan menjelaskan tahun ini pemerintah menargetkan, pajak dari sektor kendaraan bermotor capai Rp 3,9 triliun.

“Target dirasa cukup berat, namun Pemerintah Provinsi Jateng optimis akan tercapai seiring pertumbuhan ekonomi yang semakin maju,” jelasnya.

Pajak kendaraan bermotor menyumbangkan 70 persen dari total PAD, karena pertumbuhan kendaraan bermotor yang semakin melaju dengan pesat. Hal ini karena semakin hari semakin banyak, kendaraan bermotor baru yang melintasi jalan di Provinsi Jateng.

“Kendaraan roda 4 atau mobil jumlahnya hanya 17 persen kendaraan roda dua ada 83 persen, dan akan terus tumbuh. Mengingat pola hidup masyarakat Jateng yang konsumtif sering berganti sepeda motor tapi banyak dari mereka yang belum bayar pajak,” tambahnya.

Semarang sebagai Ibukota Jateng tingkat kesadaran membayar pajak masih cukup rendah. Karena jika dibandingkan dengan Kabupaten Brebes tingkat kepatuhan warga bayar pajak cukup tinggi.

“Ternyata masih, banyak orang kaya di kota besar seperti Semarang, yang masih saja mangkir untuk membayar pajak kendaraan bermotor meskipun mereka mampu untuk membayar,” ujar Ihwan.

Sementara itu, Ihwan menjelaskan 43 persen pajak kendaraan yang didapatkan akan dikembalikan pada Kabupaten/Kota.

“Namun jika ada mobil dinas yang belum bayar pajak, pihak BPPD tidak akan memberikan uang hasil pajak tersebut sebelum pajaknya beres,” pungkasnya.

Sumber : tribunnews.com

http://www.pemeriksaanpajak.com

pajak@pemeriksaanpajak.com

Kategori:Berita Pajak

Tag:artikel pajak, berita pajak, berita pengampunan pajak, berita tax amnesty, cara ikut pengampunan pajak, cara ikut tax amnesty, dampak tax amnesty, DPR, efek tax amnesty, ikut pengampunan pajak, ikut tax amnesty, kebijakan negara, kebijakan pajak, kebijakan pemerintah, pajak, pajak indonesia, pelaksanaan pengampunan, pelaksanaan pengampunan pajak, pelaksanaan tax amnesty, pemeriksaan, pemeriksaan pajak, pemutihan pajak, penerimaan negara, penerimaan pajak, Pengampunan pajak, repatriasi dana, repatriasi dana dari luar negeri, tarif pengampunan pajak, tarif tax amnesty, tax amnesty, update tax amnesty