‘Satelit LAPAN Bisa Petakan Area Pertanian dan Objek Pajak’

'Satelit LAPAN Bisa Petakan Area Pertanian dan Objek Pajak'

Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN) resmi menyerahkan data citra satelit dengan resolusi sangat tinggi kepada sejumlah instansi pemerintah di antaranya adalah kementerian, lembaga dan pemerintah daerah.

Data itu berisi tentang informasi peta yang diolah sesuai kebutuhan untuk 21 kementerian dan lembaga pemerintah, TNI, Polri, 34 pemerintah provinsi dan 40 pemerintah kabupaten/kota.

Data penting yang disebut sangat penting untuk membuat kebijakan dan mewujudkan good governance. Pencitraan satelit resolusi tinggi itu mampu menyentuh hingga 50 cm dari permukaan tanah.
Data tersebut dapat dimanfaatkan untuk berbagi kepentingan misalnya dalam industri perkebunan, kehutanan, pertanian, kewilayahan, tata ruang, objek pajak hingga tapal batas.

Sektor Pertanian

Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Mohamad Nasir mengapresiasi pencapaian LAPAN. Menurutnya, data citra satelit ini dapat bermanfaat bagi wilayah Indonesia dengan predikat negara maritim dan kepulauan.

“Misalnya ya, dalam sektor pertanian. Jika kita bicara lahan, maka kita bicara hasil. Data yang diperoleh tadi kita bisa menentukan komoditas pertanian apa yang cocok di terapkan dengan wilayah tertentu,” jelas Nasir di Jakarta, Selasa (30/1).
Wakil Ketua Komisi VII Herman Khaeron juga memuji pencapaian LAPAN. “Ini bagus ya, akselerasinya terlihat. Kita dukung terus. Apalagi ini terkait data citra satelit. Ini sangat penting, kita bisa tahu wilayah-wilayah mana yang desa potensial, yang harus jaga terkait kedaulatan bangsa,” katanya.
Hemat Anggaran Negara

Ketersediaan data Citra Satelit Resoulsi Sangat Tinggi (CSRST) ini juga tertuang dalam Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2012 tentang Penyediaan, Penggunaan, Pengendalian Kualitas, Pengolahan dan Distribusi Data Satelit Penginderaan Jauh Resolusi Tinggi.

LAPAN bekerja sama dengan Badan Informasi Geospasial (BIG) dalam penyediaan data ini.

Kepala LAPAN Thomas Djamaludin Djamal mengatakan pemerintah akan menghemat anggaran belanja negara hingga Rp6 triliun lebih dengan akuisisi direct receiving station ini.

“Anggaran untuk pengadaan citra ini hanya memakan dana sebesar Rp210 miliar saja,” katanya.

Dia menuturkan nilai pemberian data untuk pelbagai instansi itu tak mencapai Rp7,1 triliun atau jauh lebih murah dibanding dengan harga pasaran yang ada.

Uang senilai Rp7,1 triliun merupakan potensi pemborosan jika masing-masing kementerian dan lembaga melakukan pengadaan data secara mandiri dengan membeli data citra satelit.

Sumber : cnnindonesia.com

http://www.pemeriksaanpajak.com

pajak@pemeriksaanpajak.com

 



Kategori:Berita Pajak

Tag:, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

w

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: