Soal Aturan Pajak E-Commerce, Asosiasi E-Commerce Indonesia Minta Uji Publik Terlebih Dahulu

Pemerintah melalui Kementerian Keuangan saat ini tengah mengkaji aturan baku untuk mengatur perpajakan perdagangan online (market place) atau e-commerce. Aturan ini akan tertuang dalam naskah Rancangan Peraturan Menteri Keuangan tentang tata cara perpajakan pelaku usaha perdagangan berbasis elektronik (RPMK Pajak E-Commerce).

Asosiasi E-Commerce Indonesia (idEA) menegaskan pentingnya bagi pemerintah untuk lebih dulu melakukan uji publik sebelum peraturan perpajakan e-commerce dikeluarkan.

“Kami merasa ini perlu kami suarakan ke pemerintah di mana DJP (Direktorat Jenderal Pajak), BKF (Badan Kebijakan Fiskal) dan Kementerian Keuangan sebelum RPMK itu disahkan. Kami mau mendorong, meminta pemerintah untuk laksanakan uji publik,” ujar Ketua Umum idEA Aulia E. Marinto di Jakarta, Selasa (30/1/2018).

Aulia mengatakan, saat ini pihaknya belum pernah menerima naskahdraft RPMK Pajak E-Commerce melainkan hanya berupa sosialisasi konsep. Dia mengatakan, saat ini pihaknya hanya pernah duduk bersama pemerintah memberi masukan terkait pajak e-commerce.

“Karena masukan bisa beda dengan yang di draf-kan. Pemerintah sudah berupaya pro aktif meminta kami untuk diundang secara lebih sering untuk katanya RPMK akan keluar. Harapan kami terkait dengan perpajakan (draft perpajakan) ini supaya kami bisa beri komentar yang spesifik. Tapi kami belum lihat drafnya. Kami ingin diskusikan,” ujar dia.

 

Dia mengatakan uji publik penting dilakukan guna memastikan kebijakan tersebut tidak menghambat laju pertumbuhan pelaku usahae-commerce terutama yang berbisnis di marketplace. Pasalnya kata dia, sebagian besar pelaku  usaha di marketplace merupakan berskala kecil atau baru memulai bisnisnya.

“Karena sangat penting untuk kami melihat sejauh apa ini dampaknya, dan sebagaimana manfaatnya. Bukan sekadar mengutip (perpajakan), tapi membuat stimulus pertumbuhan,” katanya.

Selain itu, Aulia menyatakan saat ini merupakan momentum bagi pemerintah untuk bekerja sama dengan pelaku e-commerce melakukan reformasi perpajakan berbasis digital. Sehingga seharusnya pemerintah bisa bekerjasama dengan pelaku e-commerce bukan hanya sekedar melakukan pemungutan pajak.

“Kami bisa jadi mitra DJP untuk bagaimana merumuskan agar  perpajakan kita bisa digital, paper bisa digital. Kami di idEA punya banyak resources expert, punya banyak waktu untuk berdialog. Jadi kami bukan hanya sekedar jadi penyetor,” pungkas dia.

Sumber : okezone.com

http://www.pemeriksaanpajak.com

pajak@pemeriksaanpajak.com

 



Kategori:Berita Pajak

Tag:, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: