Alasan Pemerintah Gandeng Swasta Bangun Infrastruktur

20160525-Pembangunan MRT-Jakarta- Yoppy Renato

Pemerintah mengembangkan skema Kerja sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) untuk mendorong pembangunan infrastruktur nasional. Pemerintah menyadari, anggaran negara terbatas sehingga dibutuhkan peran swasta untuk membangun infrastruktur.

Namun, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, peran swasta tidak hanya sekadar menambal permodalan yang terbatas. Peran swasta juga diperlukan supaya pembangunan infrastruktur lebih disiplin.

“Pada saat kebutuhan untuk membangun begitu sangat urgent dan tinggi namun resources terbatas, sumber daya terbatas. Pada saat yang sama kita melihat kesempatan private sector bukan hanya memecahkan masalah uang tapi memberikan juga masalah disiplin tata kelola, dan disiplin pengelolaan aset keuangan dan ekonomi dari proyek yang ingin dikerjasamakan,” jelas dia dalam Indonesia PPP Day 2017 di Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Jakarta, Rabu (29/11/2017).

Sri Mulyani menerangkan, berbagai proyek tengah berjalan dengan skema KPBU. Sebutnya, mulai dari penyediaan air, pengelolaan sampah, dan lain-lain.

“Di nasional ada Palapa Ring, kita bicara pembangunan pasar, pembangunan pelabuhan laut dan udara bahkan ada pembangunan lapas,” ujar dia.

Sri Mulyani mengatakan, saat ini perlu komitmen daerah untuk mendorong KPBU. Kemudian mendorong daerah untuk menyusun perencanaan, struktur legal, dan kewajiban dari masing-masing pemangku kepentingan.

Dia melanjutkan, pemerintah sendiri melalui Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) serta badan usaha milik negara (BUMN) yakni PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PII) dan PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) siap membantu dan mendampingi pemerintah daerah dari perencanaan hingga tata kelola. Ini agar proyek pembangunan infrastruktur tersebut berjalan dengan baik.

Tak lupa, dia juga bilang, pemerintah juga memberikan bantuan pembiayaan pada KPBU.

“Kami sampaikan berbagai instrumen mulai dari project development fund, yaitu kami bantu siapkan pengembangan pelaksanaan proyek. Kami bicara penjaminan dan viability gap fund yang secara ekonomi masuk akal tapi secara keuangan tidak cukup menarik untuk swasta. Maka ada semacam perbedaan ini yang diisi. Kita memberikan availability payment yaitu penjaminan kembali terhadap proyek,” ujar dia.

Sumber : liputan6.com

http://www.pemeriksaanpajak.com

pajak@pemeriksaanpajak.com

 



Kategori:Berita Ekonomi

Tag:, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: