Dukungan pemerintah untuk pengembangan industri nasional dinilai masih minim sehingga menyebabkan sektor itu mengalami deindustrialisasi dini. Hal itu antara lain ditandai dengan pertumbuhan industri manufaktur yang terus di bawah pertumbuhan ekonomi.

“Pada triwulan III-2017, industri manufaktur hanya tumbuh 4,8 persen, artinya masih di bawah pertumbuhan ekonomi. Dan kita sudah sering ngobrol, di industri pengolahan terjadi deindustrialisasi dini,” ujar ekonom Indef, Bhima Yudhistira, di Jakarta, Kamis (1/2).

Menurut ekonom Faisal Basri, sejak 2005 industri manufaktur mamasuki era baru, pertumbuhannya selalu lebih rendah dari pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB), dengan pengecualian tahun 2011.

Perlambatan laju industri manufaktur terjadi tatkala industrialisasi belum mencapai titik matang. Sumbangan industri manufaktur baru mencapai 29 persen pada 2001, tetapi sudah mencapai titik puncak dan setelah itu mengalami tren penurunan hingga kini hanya 20,4 persen.

“Di sisi lain, negara-negara Asia Timur dan Pasifik baru mengalami penurunan setelah mencapai 37,8 persen dan data terakhir masih 28 persen,” ujar Faisal, belum lama ini.

Bhima menambahkan ada sejumlah faktor yang menyebabkan penurunan kinerja industri manufaktur. Salah satunya biaya logistik yang mahal, bahkan biaya itu mencapai 24 persen terhadap PDB. “Ini yang membuat ekonomi biaya tinggi, sehingga daya saingnya rendah, terutama produk lokal,” kata dia.

Sebelumnya, Guru Besar Fakultas Pertanian UGM, Dwijono Hadi Darwanto, mengemukakan solusi paling tepat dan berkelanjutan untuk meningkatkan daya saing adalah dengan dukungan penuh negara.

Dukungan pemerintah sebaiknya berupa insentif, seperti keringanan perpajakan dan berbagai kebijakan yang berpihak pada industri nasional, misalnya kemudahan kredit, pemasaran, hingga promosi.

“Untuk saat ini, industri nasional terlihat sangat berat bersaing, dan masih diperberat lagi dengan aturan yang mematikan, misalnya penerapan (HET) Harga Eceran Tertinggi sejumlah komoditas pangan,” ungkap dia.

Hambatan lain bagi peningkatan daya saing produk nasional, lanjut Dwijono, berupa kemunculan biaya siluman yang menimbulkan high cost economy. “Jika hambatan ini tidak diselesaikan, produksi nasional tak bisa bangkit dan mampu bersaing.

Padahal, tanpa kemajuan industri nasional, ekonomi kita sulit bangkit,” tegas dia Terkait dengan perdagangan online, Bhima menilai meski saat ini sedang booming e-commerce, tapi tidak berdampak positif pada pengembangan industri lokal.

Hal itu tecermin dari transaksi e-commerce yang didominasi barang impor, bahkan mencapai 95 persen. Sementara itu, porsi UMKM turun. Fakta itu terungkap dari data Badan Pusat Statistik (BPS) terbaru yang menunjukkan kenaikan pertumbuhan industri skala menengah ke atas, sebaliknya industri kecil mikro justru turun.

“Industri kecil itu harus berhadapan dengan daya beli masyarakat yang sedang lesu, kemudian kenaikan harga bahan baku, dan diserang dari barang impor. Bahkan, impor barang konsumsi kita naik 14,7 persen sepanjang 2017 dibanding 2016,” kata Bhima

Kinerja Ekspor

Sementara itu, saat membuka Raker Kementerian Perdagangan Tahun 2018, Rabu (31/1), Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengungkapkan nilai ekspor Indonesia sampai saat ini kalah dengan negara tetangga.

“Tapi yang sangat jelas, kalau kita lihat angka-angka ekspor Indonesia sudah sangat kalah jauh tertinggal dengan negara sekitar kita. Ini fakta dan angka-angka itu ada. Dengan Thailand kalah kita, Malaysia kalah kita, dengan Vietnam kalah kita.

Kalau kita terus-teruskan seperti begini, bisa kalah dengan Kamboja dan Laos,” kata Jokowi. Presiden memaparkan nilai ekspor Thailand pada tahun lalu sebesar 231 miliar dollar AS, Malaysia 184 miliar dollar AS, dan Vietnam sebesar 160 miliar dollar AS, sedangkan Indonesia hanya 145 miliar dollar AS.

Menurut Jokowi, Kemendag memiliki peran besar terkait dengan pertumbuhan ekonomi nasional, salah satunya di sektor ekspor. “Saya sampaikan bahwa pertumbuhan ekonomi kita ini kuncinya hanya ada dua, bagaimana kita bisa meningkatkan investasi, yang kedua meningkatkan ekspor. Hanya itu. Tidak ada yang lain,” tukas Kepala Negara.

Sumber : Koran-jakarta.com

http://www.pemeriksaanpajak.com

pajak@pemeriksaanpajak.com

Kategori:Berita Ekonomi

Tag:artikel pajak, berita pajak, berita pengampunan pajak, berita tax amnesty, cara ikut pengampunan pajak, cara ikut tax amnesty, dampak tax amnesty, DPR, efek tax amnesty, ikut pengampunan pajak, ikut tax amnesty, kebijakan negara, kebijakan pajak, kebijakan pemerintah, pajak, pajak indonesia, pelaksanaan pengampunan, pelaksanaan pengampunan pajak, pelaksanaan tax amnesty, pemeriksaan, pemeriksaan pajak, pemutihan pajak, penerimaan negara, penerimaan pajak, Pengampunan pajak, repatriasi dana, repatriasi dana dari luar negeri, tarif pengampunan pajak, tarif tax amnesty, tax amnesty, update tax amnesty