Indonesia tercatat merupakan negara pasar terbesar perdagangan elektronik (e-commerce) di Asia Tenggara. Namun sayangnya pasar tersebut lebih banyak dimanfaatkan oleh para pelaku  e-commerce  asing.

Karenanya, Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) Tax Center meminta aturan pajak  e-commerce  yang tengah digodok pemerintah dapat mendorong peran pengusaha atau investor lokal. “Kita berharap keberpihakan kepada pengusaha atau investor dimulai dari perpajakan,” ujar Ketua Hipmi Tax Center Ajib Hamdani di Jakarta, Kamis (1/2).

Ajib mengatakan, instrumen pajak merupakan pintu awal yang efektif untuk menjaga kedaulatan ekonomi negara di industri e-commerce.

Sebagaimana diketahui, Kementerian Keuangan tengah menggodok aturan pajak bisnis online atau e-commerce. Nantinya, para pelaku  e-commerce  akan diminta menyetor Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penghasilan (PPh).

Adapun aturan tersebut nantinya tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP). Pemerintah juga akan bekerja sama dengan marketplace dalam penyetoran pajak. Adapun  marketplace  tersebut akan bertindak sebagai penyetor pajak pelaku  e-commerce.

Ajib mengatakan, pihaknya mendukung penerapan pajak untuk e-commerce sebab perlahan-lahan pola belanja masyarakat semakin bergeser ke aplikasi online. Meski demikian, pihaknya berharap sistem perpajakan e-commerce dirancang sedemikian rupa untuk mendorong kepemilikan (ownership) pengusaha atau investor dalam negeri.

Dia memaparkan potensi pasar digital Indonesia di 2017 pada kisaran 32,5 miliar dolar AS. Angka ini tumbuh sekitar 30-40 ?ri estimasi transaksi pada 2016 senilai 25 miliar dolar AS. Dengan nilai tersebut, Indonesia menjadi pasar e-commerceterbesar di Asia Tenggara.

Sebanyak 50% pengeluaran dan investasi di Asia Tenggara berada di Indonesia yakni sebesar 9 miliar dolar AS. “Pasar  e-commerce  Indonesia diperkirakan mencapai 130 miliar dolar AS pada 2020,” ujar Ajib.

Sumber : suaramerdeka.com

http://www.pemeriksaanpajak.com

pajak@pemeriksaanpajak.com

Kategori:Berita Pajak

Tag:artikel pajak, berita pajak, berita pengampunan pajak, berita tax amnesty, cara ikut pengampunan pajak, cara ikut tax amnesty, dampak tax amnesty, DPR, efek tax amnesty, ikut pengampunan pajak, ikut tax amnesty, kebijakan negara, kebijakan pajak, kebijakan pemerintah, pajak, pajak indonesia, pelaksanaan pengampunan, pelaksanaan pengampunan pajak, pelaksanaan tax amnesty, pemeriksaan, pemeriksaan pajak, pemutihan pajak, penerimaan negara, penerimaan pajak, Pengampunan pajak, repatriasi dana, repatriasi dana dari luar negeri, tarif pengampunan pajak, tarif tax amnesty, tax amnesty, update tax amnesty