Pemerintah Mengalihkan Pengawasan ke Post Border

Pemerintah Mengalihkan Pengawasan ke <i>Post Border</i>

Pemerintah menyederhanakan tata niaga melalui pergeseran pengawasan ketentuan Larangan atau Pembatasan (lartas) dari border ke post border. Tujuannya, untuk mempermudah arus keluar dan masuk barang.

“Kebijakan untuk mempermudah dan mempercepat arus barang di pelabuhan ini, akan mulai berlaku 1 Februari 2018 melalui sistem Indonesia National Single Window (INSW),” kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution, di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu, 31 Januari 2018.

Darmin mengatakan, kebijakan ini untuk mendorong daya saing industri yang butuh bahan baku impor, daya saing ekspor dan efisiensi kebutuhan konsumsi. Sehingga, pemerintah menerapkan kebijakan baru di perbatasan yang terkait dengan pintu masuk barang impor.

Kebijakan ini, lanjut dia, sekaligus bentuk komitmen Indonesia dalam kerja sama perdagangan internasional serta mendukung kelancaran arus barang ekspor dan impor di pelabuhan (dwelling time), yang melengkapi instrumen INSW, Pusat Logistik Berikat (PLB) dan manajemen risiko.

“Pada prinsipnya pengawasan post border dilakukan untuk mempercepat pengeluaran barang dari pelabuhan tanpa menghilangkan rantai tata niaga,” ujar dia.

Ia menjelaskan, pengawasan post border ini berlaku bagi bahan baku dengan sistem post audit terhadap industri pemakainya. Kemudian, barang konsumsi yang dilakukan sistem risk managementatau persyaratan pra-edar. Misalnya, label Makanan Luar (ML) yang dikeluarkan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).

Post border tidak diberlakukan untuk ekspor,” ucap dia.

Adapun dari total 10.826 Kode HS yang ada saat ini, sebanyak 5.229 Kode HS (48,3 persen) adalah lartas impor. Untuk itu, pemerintah mengurangkan lartas di border dengan target sebesar 2.256 Kode HS (20,8 persen). Sebagai perbandingan, rata-rata negara ASEAN menetapkan lartas di border hanya sebesar 17 persen Kode HS.

Dalam rangka pegeseran lartas ke post border ini, pemerintah telah merubah 25 regulasi dari tujuh kementerian atau lembaga, yakni Kementerian Perdagangan sebanyak 19 regulasi, Kementerian Kesehatan, Kementerian Pertanian, Kementerian ESDM, serta Kementerian Komunikasi dan Informatika masing-masing satu regulasi. Kemudian, BPOM sebanyak dua regulasi.

Adapun perubahan 37 regulasi di Kementerian Perindustrian telah ditampung dalam perubahan tentang Standardisasi Bidang Perdagangan.

Perubahan regulasi dari tujuh kementerian ini akan mengakibatkan 2.859 kode HS atau sebesar 26,4 persen dari total kode HS sebanyak 10.826 digeser ke post border. Sisanya, sebanyak 2.370 kode HS atau sebesar 21,89 persen dari total kode HS tetap berada di border. Dengan penyederhanaan lartas ke post border ini, nantinya yang tetap akan diawasi di border adalah yang menyangkut keselamatan, keamanan, dan kesehatan masyarakat.

Darmin mengatakan kebijakan ini merupakan bentuk komitmen Indonesia dalam organisasi perdagangan internasional (World Trade Organization, WTO).

Untuk lebih meningkatkan arus barang di pelabuhan, lanjut dia, pemerintah memberikan pengecualian tata niaga bagi 381 reputable traders (Authorized Economic Operator/AEO, Mitra Utama/MITA, Kemudahan Impor Tujuan Ekspor/KITE). Kebijakan ini diharapkan dapat meningkatkan kelancaran arus barang di pelabuhan dan mengurangi dwelling time.

Sumber : metrotvnews.com

http://www.pemeriksaanpajak.com

pajak@pemeriksaanpajak.com

 



Kategori:Berita Ekonomi

Tag:, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

w

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: