Kementerian Komunikasi dan Informatika menyatakan pemerintah tidak akan mengatur aktivitas jual beli online di media sosial seperti Instagram dan Facebook, termasuk mengatur soal pajaknya.

Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara menganggap aktivitas jual beli online di media sosial sebagai ekonomi informal sehingga tidak perlu diatur secara ketat. Hal ini berbeda dengan konsep jual beli online di platform marketplace seperti Tokopedia, Bukalapak, Lazada, Shopee, dan sejenisnya yang masuk dalam kategori formal.

“Enggak dong, kita ini ekonomi berkembang ada dua sektor, formal sama informal. Contoh, ojek sebelum ada Go-Jek itu kan sektor informal, orang jualan pulsa, kartu sim card di jembatan, kan informal, masa yang gitu diatur,” kata Rudiantara di Jakarta, Jumat (2/2/2018).

“Yang diatur yang sektor formal, kalau sektor informal kita enggak boleh mengatur terlalu ketat. Istilahnya di Kominfo itu terapkan light touch regulation, regulasi yang ringan saja,” tambahnya.

Kendati demikian secara umum, Rudiantara mengatakan pemerintah tetap mengenakan pajak bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang sudah memiliki omzet rata-rata Rp400 juta per bulan atau Rp4,8 miliar setahun. Pajak ini berlaku dimanapun usaha tersebut beroperasi, baik offline dan online di platform maupun media sosial.

“Begini, kalau UMKM sampai Rp4,8 miliar pendapatannya itu juga pajaknya juga beda perlakuannya. Kalau sudah sektor formal, dia punya NPWP sendiri, dia PKP (pengusaha kena pajak) itu dikenakan,” katanya.

Untuk sektor online formal, kata Rudiantara, pemerintah akan meminta data baik penjualan maupun identitas penjual (seller) kepada perusahaan penyedia platform marketplace.

“Kita sudah bicara kok bahwa nanti marketplace, si penyelenggaranya itu, kita akan bertindak atas nama Kementerian Keuangan,” ucapnya.

Dengan begitu, kata Rudiantara, penjual yang memiliki omzet di bawah Rp4,8 miliar per tahun tidak perlu khawatir karena tidak akan dikenakan pajak. Dia menyebut, penjual di media sosial biasanya tidak mempunyai omzet sebesar penjual di marketplace.

“Bagaimana kita mau majakin orang yang jual di Instagram, orang ibu-ibu kok,” katanya.

Sumber : inews.id

http://www.pemeriksaanpajak.com

pajak@pemeriksaanpajak.com

Kategori:Berita Pajak

Tag:artikel pajak, berita pajak, berita pengampunan pajak, berita tax amnesty, cara ikut pengampunan pajak, cara ikut tax amnesty, dampak tax amnesty, DPR, efek tax amnesty, ikut pengampunan pajak, ikut tax amnesty, kebijakan negara, kebijakan pajak, kebijakan pemerintah, pajak, pajak indonesia, pelaksanaan pengampunan, pelaksanaan pengampunan pajak, pelaksanaan tax amnesty, pemeriksaan, pemeriksaan pajak, pemutihan pajak, penerimaan negara, penerimaan pajak, Pengampunan pajak, repatriasi dana, repatriasi dana dari luar negeri, tarif pengampunan pajak, tarif tax amnesty, tax amnesty, update tax amnesty