Ketua Gerakan Pemuda Tani (Gempita) Kabupaten Garut, Dendi Ryadi Ranudinata mengecam kebijakan Menteri Perdagangan, Enggartyasto Lukita yang telah memutuskan untuk mengimpor 171.660 ton jagung tahun 2018. Pasalnya, Indonesia memiliki potensi lahan yang cukup luas untuk berdaulat jagung.

“Di Garut saja, kami bisa siapkan lahan 70 ribu hektar lahan tidur yang selama ini belum digarap,” ujar Dendi saat acara kunjungan kerja Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman di Desa Mancagahar, Kecamatan Pameumpeuk, Garut, Jawa Barat, Selasa (6/2).

Dendi menjelaskan lahan tidur tersebut merupakan lahan miliki PT. Perhutani dan Kementerian Kehutanan, di luar lahan produktif milik masyarakat. Karena itu, jika dikelola, produksi jagung melimpah.

“Kami yakin dengan program Kementerian Pertanian yang menggerakan petani muda untuk terjun ke sawah berikut kongkret memberikan bantuan benih dan alat mesin pertanian dengan gratis, lahan tidur menghasilkan jagung, tidak perlu kita impor,” jelasnya.

Menteri Amran mengatakan Kementan berkomitmen penuh meningkatkan produksi dan kesejahteraan petani. Hingga saat ini, Kementan telah memberikan bantuan cukup besar kepada petani berupa benih dan pupuk secara gratis sehingga hasilnya sejak tahun 2016 tidak ada impor beras, bawang merah dan cabai. Dan sejak tahun 2017 tidak ada impor jagung.

“Kami dorong para penyuluh dan pemuda untuk menjadi garda terdepan memajukan pertanian di daerah. Harus selalu hadir menyelesaikan masalah petani. Pangan kota harus berdaulat,” tuturnya.

Wakil Gubernur Jawa Barat, Dedy Mizwar membenarkan bahwa Kementan telah memberikan bantuan atau fasilitas secara gratis bahkan pendampingan yang optimal. Menurutnya, dengan bantuan itu mampu meningkatkan produksi dan kesejahteraan petani.

“Keterlaluan kalau petani tidak sejahtera. Dan kami tolak impor karena menyengsarakan petani,” ungkapnya.

“Buktinya, kebutuhan beras di Jabar mencapai 4,6 juta ton per tahun. Sementara produksinya mencapai 8 juta ton per tahun, sehingga surplus 3,4 juta ton,” sebut Dedy menambahkan.

Kemudian, Bupati Garut, Rudy Gunawan menegaskan menolak impor beras dan jagung. Kabupaten Garut tidak hanya unggul beras, tetapi 51 persen memproduksi jagung.

“Siapa pun menteri yang mengatakan impor itu adalah menteri yang tidak pro kepada petani,” tegasnya.

Sumber : rmol.co

http://www.pemeriksaanpajak.com

pajak@pemeriksaanpajak.com

Kategori:Berita Ekonomi

Tag:artikel pajak, berita pajak, berita pengampunan pajak, berita tax amnesty, cara ikut pengampunan pajak, cara ikut tax amnesty, dampak tax amnesty, DPR, efek tax amnesty, ikut pengampunan pajak, ikut tax amnesty, kebijakan negara, kebijakan pajak, kebijakan pemerintah, pajak, pajak indonesia, pelaksanaan pengampunan, pelaksanaan pengampunan pajak, pelaksanaan tax amnesty, pemeriksaan, pemeriksaan pajak, pemutihan pajak, penerimaan negara, penerimaan pajak, Pengampunan pajak, repatriasi dana, repatriasi dana dari luar negeri, tarif pengampunan pajak, tarif tax amnesty, tax amnesty, update tax amnesty