Wajib lapor strategi Pajak menuai pro dan kontra

Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak berencana memberlakukan aturan mandatory disclosure rules (MDR) dalam waktu dekat. Kewajiban melaporkan perencanaan pajak (tax planing) yang disiapkan wajib pajak ini merupakan strategi untuk mencegah penghindaran pajak. Aparat pajak mencurigai tax planing banyak dilakukan wajib pajak Indonesia.

MDR menjadi salah satu aksi dari Anti-Base Erosion and Profit Shifting (BEPS) yang mewajibkan WP dan promotor atau pengatur strategi pajak untuk mengungkapkan skema atau model tax planning-nya. Alhasil, pelaksanaan tax planning perlu mendapatkan persetujuan Ditjen Pajak.

Namun rencana ini menimbulkan pro kontra di kalangan wajib pajak. Wakil Ketua Komite Tetap Bidang Perpajakan Kadin Herman Juwono menilai, ketentuan MDR ini mau tidak mau harus berjalan. “Ini follow-up dari BEPS, harus diikuti,” jelas Herman kepada KONTAN, Minggu (4/2).

Herman mengingatkan, yang perlu diperhatikan adalah momentum dan sejauh mana dampak social cost atas aturan ini. “Dari segi fiskus, permintaan ini normal, tapi sejauh mana persiapannya?” ujar Herman mempertanyakan kesiapan aparat pajak.

Ketua Bidang Perpajakan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Prijo Handojo juga menilai, Indonesia belum saatnya menerapkan mandatory disclosure. Sebab penyelundupan pajak di Indonesia cenderung sederhana. “Modus penyelundupan pajak di Indonesia yaitu tidak melaporkan omzet sebenarnya. Ini dapat diatasi dengan jurus sederhana, yaitu administrasi yang baik,” tandasnya.

Menurut Prijo, MDR ini terlalu canggih untuk Indonesia dan bisa mubazir dalam pelaksanaannya. Praktik penyelundupan pajak di Indonesia berbeda dengan di negara yang sudah menerapkan MDR. Inggris, Irlandia, Korea Selatan, dan Afrika Selatan adalah contoh yang menerapkan MDR. “Kita memang suka meniru negara maju. Padahal Indonesia masih negara berkembang, akhirnya peraturan baru tidak banyak hasilnya,” terang Prijo.

Dia menyebutkan, pengertian aggressive tax planning juga belum jelas. Selain luas, menurutnya, pengertian tax planning yang agresif masih subyektif. Oleh karena itu dia khawatir penerapan mandatory disclosure hanya akan menimbulkan ketidakpastian hukum yang baru. Padahal pengusaha mengharapkan adanya kepastian hukum dari Dirjen Pajak baru.

Sumber : kontan.co.id

http://www.pemeriksaanpajak.com

pajak@pemeriksaanpajak.com

 



Kategori:Tak Berkategori

Tag:, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: