Meteran Air Perusahaan Tak Disegel, Ratusan Miliar Potensi Pajak Permukaan Air Setiap Tahun Hilang

Meteran Air Perusahaan Tak Disegel, Ratusan Miliar Potensi Pajak Permukaan Air Setiap Tahun Hilang

Pajak permukaan air di Provinsi Riau hingga saat ini masih belum maksimal. Padahal, dari potensi dari pajak tersebut sangat besar.

Sebagian perusahaan yang membayar pajak selama ini mereka menghitung sendiri berapa pajak yang dibayarkan kepada Pemprov Riau.

Sekretaris Komisi III DPRD Riau, Suhardiman Amby mengatakan, dalam aturannya, pihak perusahaan memang diperbolehkan untuk menghitung dan menentukan pajak permukaan air, berdasarkan aturan penghitungannya.

Penghitungan tersebut juga berdasarkan meteran yang sudah tersedia di masing-masing perusahaan. Namun hampir di seluruh perusahaan tidak disegel meterannya, hal ini dikarenakan pihak Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Pemprov Riau kesulitan masuk ke perusahaan.

“Pihak Bapenda Riau sudah mencoba masuk ke sejumlah perusahaan, tapi dihalang-halangi. Harusnya wajib disegel, sehingga tidak bisa dimainkan,” kata Suhardiman Amby kepada Tribun, Kamis (8/2).

Dikatakan Suhardiman, potensi dari pendapatan pajak permukaan air tersebut sangat besar, karena penghitungannya diambil dari air yang digunakan oleh perusahaan, baik untuk operasional, perumahan di perusahaan, atau pun untuk keperluan lainnya di perusahaan tersebut.

Suhardiman mencontohkan, dari satu perusahaan saja, bisa mencapai Rp 10 miliar untuk membayar pajak permukaan air tersebut setiap tahunnya. Ia mencontohkan PT Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP) dan juga PT Arara Abadi yang rata-rata setiap tahun membayar Rp 10 miliar.

“Potensinya sangat besar, beberapa perusahaan besar yang rutin membayar setiap tahun membayar hingga Rp 10 miliar untuk pendapatan daerahnya. Dari 312 perusahaan yang tidak bayar pajak permukaan air tersebut memang tidak perusahaan besar semua, tapi dari jumlah perusahaan tersebut tentunya pendapatan kita bisa dapat besar,” tuturnya.

Ada pun potensi pajak air permukaan untuk 312 perusahaan tersebut menurut Suhardiman adalah Rp 117 miliar. Pihaknya berharap, potensi tersebut bisa dikawal terus oleh pihak Bapenda.

“Jika masih bandel perusahaan, segera bentuk tim yustisi, lakukan upaya paksa, atau kita cabut izin lokasi dan izin operasionalnya,” imbuhnya.

Dia menambahkan, ditengah minimnya pertumbuhan ekonomi di Riau saat ini, ia menilai pihak pemerintah daerah perlu mengikuti saran dari pihak pusat.

“Menteri keuangan menyarankan, kita perlu seriusi potensi yang ada saat ini, apalagi semakin berkurangnya produksi migas di Riau, yang berdampak kepada dana bagi hasil berkurang, melihat pertumbuhan ekonomi di Riau yang hanya 2 persen,” tuturnya.

Sumber : tribunnews.com

http://www.pemeriksaanpajak.com

pajak@pemeriksaanpajak.com

 



Kategori:Berita Pajak

Tag:, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

w

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: