BUSINESS SHOT: Gaji PNS Dipotong untuk Zakat, Bukan Politik dan Kewajiban

https: img.okeinfo.net content 2018 02 09 320 1857138 business-shot-gaji-pns-dipotong-untuk-zakat-bukan-politik-dan-kewajiban-WpB1JLt99w.jpg

Pemerintah berencana memotong secara otomatis gaji para pegawai negeri sipil (PNS) muslim untuk pembayaran zakat sebesar 2,5%. Lewat cara ini, uang zakat yang terkumpul nantinya diharapkan akan semakin besar dan pemanfaatannya bisa lebih maksimal.

Apalagi, potensi zakat yang berasal dari gaji PNS bisa mencapai Rp10 triliun per tahun.

Pada 2017, dana penghimpunan dari zakat totalnya mencapai Rp7 triliun. Jumlah ini mengalami kenaikan signifikan dibandingkan pada tahun sebelumnya yang hanya mendapat Rp5,12 triliun.

Namun demikian, jumlah itu tergolong kecil karena potensi zakat Indonesia per tahunnya mencapai Rp200 triliun. Jumlah PNS di Indonesia seluruhnya saat ini mencapai 4,4 juta orang. Besaran zakat profesi adalah 2,5% dari gaji.

Rencana ini pertama kali keluar dari mulut Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin. Menag berharap dalam perpres tersebut nantinya tak hanya gaji pokok yang akan dikenakan zakat, melainkan juga tunjangan-tunjangan para PNS atau aparatur sipil Negara (ASN).

“Ini potensi luar biasa. ASN jumlahnya luar biasa,” ujar Menag saat membuka Musyawarah Nasional FOZ, pekan lalu.

Kendati potensinya sangar besar, namun untuk menghimpun dana zakat, diakui Menag, tidaklah mudah

Wacana ini pun langsung menuai kontroversi. Akan tetapi, Menag langsung menegaskan bahwa pemotongan gaji PNS untuk zakat sama sekali bukan untuk tujuan politik.

Menurutnya, rencana tersebut murni berdasarkan atas kesadaran dan melihat potensi zakat di Indonesia yang sangat besar.

“Jadi itu tidak benar yang beranggapan bahwa pemerintah menghimpunan dana zakat untuk biaya politik menjelang tahun politik, ini tidak ada agenda untuk politik praktis uang,” ujarnya di Kementerian Agama, Jakarta, Rabu 7 Februari 2018.

Apalagi lanjut Lukman, pemerintah sama sekali tidak memegang dan mendayagunakan dana tersebut. Pasalnya, dana zakat tersebut dikelola oleh Badan Amil Zakat Nasional (Baznas).

Selain itu, akat tersebut akan digunakan untuk kemaslahatan umat dan masyarakat di seluruh Indonesia. Artinya, bukan tidak mungkin dana zakat akan digunakan untuk membantu pembangunan infrastruktur yang tengah masif dilakukan.

“Jadi nanti akan diberdayakan oleh Baznas. Kenapa Baznas karena badan yang dibuat khusus lahir atas undang-undang. Oleh karenanya yang melakukan penghimpunan adalah baznas. Ditambah sejumlah lembaga amil zakat yang didirikan ormas Islam dan kalangan yang bekerja secara profesional terkait dengan penggunaannya,” jelasnya.

Lukman juga melanjutkan, dalam proses penarikannya nanti pemerintah sama sekali tidak akan melakukan paksaan yang mewajibkan PNS untuk dipotong gajinya untuk bayar zakat. Pemerintah hanya akan memfasilitasi bagi PNS muslim yang ingin membayarkan zakat dari penghasilan yang didapat.

“Yang perlu digarisbawahi, tidak ada kata kewajiban. Yang ada, pemerintah memfasilitasi, khususnya ASN muslim untuk menunaikan kewajibannya berzakat. Zakat adalah kewajiban agama,” sambungnya.

Lukman juga mengatakan, nantinya PNS diminta untuk memberikan pernyataan tertulis yang berisi kesediaannya untuk menyisihkan pendapatannya untuk berzakat. Jika PNS bersedia, maka zakat akan mulai ditarik sedangkan jika menolak maka pemotongan gaji untuk zakat tidak akan dilakukan.

“Oleh karenanya bagi ASN muslim yang gajinya tidak rela disisihkan untuk zakat, dia bisa mengajukan keberatan atas secara tertulis,” jelasnya.

Lebih lanjut Lukman mengatakan, untuk melakukan perjanjian tertulis tersebut maka PNS diharuskan melakukan Akad antara instansi pemerintahan dan PNS sebagai simbol kesediaannya untuk zakat.

“Tentu akan ada akadnya nanti. Kami mungkin memotong gaji PNS ada ketersediaan dari aparatur itu sendiri,” jelasnya.

Menag Lukman Hakim pun mengatakan, optimalisasi penghimpunan zakat Aparatur Sipil Negara (ASN) Muslim bukan bukan hal baru. Sebab, Indonesia sudah memiliki UU Nomor 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

Dari UU itu, lahir Peraturan Pemerintah Nomor 14 tahun 2014 tentang pelaksanaan UU 23 tahun 2014. Lalu ada Instruksi Presiden No 3 tahun 2014 tentang Optimalisasi Pengumpulan Zakat Di Kementerian/Lembaga, Sekretariat Jenderal Lembaga Negara, Sekretariat Jenderal Komisi Negara, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah Melalui Badan Amil Zakat Nasional.

Sementara itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengaku, informasi soal gaji PNS yang akan dipotong 2,5% untuk zakat sudah disampaikan. Hanya saja, detailnya seperti apa masih akan dibahas.

Dia mengatakan, pada dasarnya rencana memotong gaji PNS muslim sebagai keinginan meningkatkan sumbangan dalam hal ini melalui zakat. Untuk itu, pemerintah akan mengakomodasi hal tersebut melalui institusi yang jelas yakni Badan Amil Zakat Nasional (Baznas).

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Bambang Brojonegoro pun menanggapi hal ini dengan mengatakan pemanfaatan dana dari pemotongan gaji untuk zakat, bukanlah untuk membangun infrastruktur.

“Kalau zakat itu bukan bangun infrastruktur, tapi untuk membantu pengentasan kemiskinan,” katanya di Kantor Bappenas, Jakarta.

Sumber : okezone.com

http://www.pemeriksaanpajak.com

pajak@pemeriksaanpajak.com

 

 



Kategori:Berita Pajak

Tag:, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

w

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: