Hakim MA Sebut Pemerintah Perlu Sistem Perpajakan Yang Kuat

Pemerintah perlu membangun sistem perpajakan yang kuat agar seluruh hasil pajak bisa masuk ke kas negara. Peraturan yang kuat ini sangat penting untuk mengantisipasi penyelewengan pajak oleh oknum tertentu.

Hal itu diungkapkan Hakim Mahkamah Agung, Supandi, dalam Seminar Nasional Penerapan Hukum Pasca Tax Amnesti yang diselenggarakan oleh Program Doktor Ilmu Hukum (PDIH) Universitas 17 Agustus 1945 (Untag) Semarang, kemarin.

Supandi mengatakan, pemerintah harus gencar melakukan sosialisasi terkait perpajakan agar masyarakat menyetorkan pajak tanpa merasa terbebani.

Pendapatan dari sektor pajak sangat diperlukan untuk membangun negeri.

“Sistem perpajakan harus kuat agar semua pajak dari masyarakat masuk ke kas negara, bukan ke kantong pribadi,” kata Supandi di depan peserta seminar.

Supandi mencontohkan, di negara Norwegia, pemerintah memanfaatkan kecanggihan tekhnologi untuk menarik pajak dari masyarakat.

“Taksi di Norwegia semua terpasang GPS, saat sopir taksi menerima pembayaran dari penumpang langsung dipotong pajak,” katanya.

Supandi juga menekankan adanya peraturan tentang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang sudah ada perhitungannya dari penghasilan wajib pajak.

“Mekanismenya ketika berniaga maka sisihkanlah pajak anda kepada negara,” katanya.

Narasumber lain, Pho Seng Ka, konsultan pajak, mengatakan, negara mengumpulkan pajak dari masyarakat dari berbagai sektor.

Sektor profesi yang dikenakan pajak antara lain Aparatur Sipil Negara (ASN), pengusaha, pedagang, hingga penulis.

“Penulis juga menjadi wajib pajak,” kata Pho.

Ketua panitia semina nasional Penerapan Hukum Pasca Tax Amnesti PDIH Untag Semarang, Theodorus Yosep Parera, mengatakan, seminar ini diikuti ratusan peserta dari dalam Kota Semarang hingga luar kota.

Lantaran seminar ini terbuka untuk umum, tak hanya mahasiswa dari berbagai strata pendidikan saja yang ikut, masyarakat umum juga hadir menjadi peserta.

Yosep mengatakan, tujuan utama dilaksanakannya seminar nasional ini agar masyarakat umum mengetahui tentang peraturan yang berhubungan dengan pengampunan pajak dan pajak penghasilan.

Selain itu, agar masyarakat umun mengetahui batasan penghasilan yang dapat dikenakan wajib pajak dan terhadap warisan atau hibah yang sudah dilaporkan oleh pewaris atau pemberi hibah kepada direktorat pajak.

“Kegiatan ini juga berguna untuk membuka ruang berpikir masyarakat untuk tahu apakah tindakan yang dilakukan dengan menangkap, menahan dan memproses seorang wajib pajak di muka ruang pidana telah tepat atau tidak,” kata Yosep.

Sumber : tribunnews.com

http://www.pemeriksaanpajak.com

pajak@pemeriksaanpajak.com

 



Kategori:Berita Pajak

Tag:, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: