Mekanisme Insentif Pajak Segera Diperbarui

Pemerintah bakal mempermudah syarat pendaftaran insentif bagi dunia usaha. Terutama untuk penerapan libur pajak (tax holiday) dan pengurangan pajak (tax allowance).

Ketua Tim Ahli Wakil Presiden Sofjan Wanandi mengatakan, selama ini syarat bagi perusahaan untuk mendapatkan kedua insentif pajak tersebut dianggap rumit. Akibatnya, harapan insentif ini dapat mendongkrak investasi yang masuk pun tak terealisasi.

“Sekarang ini masalahnya terlalu banyak syarat. Sekarang kami permudah,” ujar Sofjan usai rapat bersama Wakil Presiden Jusuf Kalla dan sejumlah menteri di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Jumat (9/2).

Dia menjelaskan, salah satu syarat yang dianggap rumit adalah pengajuan fasilitas tax holiday yang harus dilakukan langsung ke kantor pajak. Pengajuan itu nantinya harus diproses terlebih dulu di Kementerian Keuangan dan belum tentu disetujui.

Panjangnya persyaratan tersebut, menurut dia, membuat para pelaku usaha akhirnya memilih berinvestasi ke negara lain. Seperti Malaysia, Filipina, Thailand, dan Vietnam, yang juga menawarkan insentif pajak.

Kemudahan syarat pun diharapkan dapat meningkatkan investasi. Terutama yang dapat mendorong ekspor Indonesia. Sesuai aturan, perusahaan yang berhak memperoleh insentif pajak tax allowance dan tax holiday, antara lain adalah perusahaan yang memiliki orientasi pasar luar negeri. “Insentif juga akan diberikan jika perusahaan tersebut ingin menambah investasi terkait riset dan pendidikan,” terangnya.

Sofjan menyebut, para menteri terkait juga akan mengumumkan solusi mengenai langkah percepatan investasi dan peningkatan jumlah ekspor dalam waktu dekat. “Dalam dua minggu ini akan diumumkan beberapa yang signifikan, apa yang bisa kita lakukan segera. Jadi ada jangka pendek, menengah, panjangnya,” kata Sofjan.

Sementara itu, Menteri Keuangan Sri Muyani Indrawati sebelumnya mengaku, perusahaan yang mendaftarkan diri untuk memperoleh insentif pajak dalam bentuk tax holidaymaupun tax allowance terbilang nihil sepanjang 2017. Padahal, Kementerian Keuangan sudah mencadangkan ruang fiskal untuk kedua insentif fiskal tersebut.

Saat ini aturan terbaru mengenai tax holiday dimuat di dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 159 Tahun 2015 sebagai pengganti ketentuan sebelumnya yakni PMK 130 Tahun 2011. Sedangkan aturan mengenai tax allowance tercantum di dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 Tahun 2016 sebagai pengganti PP Nomor 18 Tahun 2015.

Di dalam PP Nomor 18 Tahun 2015, pemerintah merevisi sektor penerima tax allowancedengan menambah bidang usaha penerima dari 129 ke 143.  Lalu, di dalam revisi berikutnya, pemerintah menambah sektor padat karya kepada sektor penerima tax allowance, dengan pemotongan PPh badan bersih (netto) dilakukan sebesar 30 persen dalam enam tahun, dengan masing-masing 5 persen per tahun.

Sumber : prokal.co

http://www.pemeriksaanpajak.com

pajak@pemeriksaanpajak.com

 



Kategori:Berita Pajak

Tag:, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: