Kemkeu Siap Kerja Sama dengan Perusahaan Taat Pajak

Ditjen Pajak. [Istimewa]

Kementerian Keuangan (kemkeu) akan segera membuat nota kesepahaman (memorandum of understanding/MoU) dengan perusahaan-perusahaan yang taat pajak. Dengan demikian, kedua pihak dapat menkonsolidasikan catatan akuntansi perusahaan dan catatan Direktorat Jenderal Pajak (DJP).

“Kami akan membuat MoU supaya mereka tidak lagi menghadapi ketidakpastian,” kata Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, di Jakarta, baru baru ini.

Dengan kerja sama ini, lanjut dia, pihak DJP tidak perlu lagi melakukan pemeriksaaan. Sedangkan ekstensifikasi pajak akan dilakukan terhadap pihak-pihak yang selama ini belum sepenuhnya taat pajak.

Selain itu pihaknya fokus terhadap pihak yang melakukan base erotion profit shifting yaitu erosi dari keuntungannya seolah-olah berkurang karena berbagai faktor termasuk transfer keluar negeri.

Untuk potensi pajak 2018, Menkeu mengatakan masih ada potensi pajak di luar wajib pajak yang saat ini sudah membayar pajak. Apalagi mulai September 2018, pemerintah akan melaksanakan pertukaran data secara otomatis untuk kepentingan perpajakan (Automatic Exchange of Information/AEoI).

“Saya ingin meyakinkan kepada para pelaku ekonomi yang berada di dana negeri. Kami akan tetap menjaga agar mereka tidak merasa terbebani namun peningkatan tax ratio hanya berasal dari faktor-faktor yang tadi diidentifikasi serta yang selama ini compliancenya rendah atau bahkan tidak patuh,” kata Sri.

Ketakutan

Menkeu menjelaskan, dalam mencari pemasukan negara di sektor pajak pihaknya tidak hanya berkonsentrasi terhadap mereka yang patuh membayar pajak. Hal ini yang sering menjadi ketakutan para pengusaha dan semua wajib pajak yang sudah membayar pajak. Padahal saat ini sudah ada tingkat kepatuhan (compliance) membayar pajak. Peningkatan angka ini terlihat dari angka pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT).

“Ada kenaikan di sisi compliance dari 67% menjadi 72%. Berarti telah terjadi peningkatan dari sisi tax base kita, karena mereka yang tadinya tidak menyerahkan SPT jadi menyerahkan SPT,” tutur Sri.

Dihubungi terpisah, pengamat perpajakan Danny Darussalam Tax Center (DDTC) Bawono Kristiaji mengatakan, sikap Kemenkeu ini harus diparesiasi dengan baik. Dengan adanya rencana tersebut akan memberikan kepastian untuk wajib pajak.

“Rencana ini juga agaknya serupa dengan perubahan paradigma yang telah dilakukan di banyak negara yaitu cooperative compliance atau di beberapa negara disebut sebagai enhanced relationship ataupun horizontal monitoring,” ujar Bawono saat dihubungi Investor Daily, Minggu (18/2).

Bawono mengatakan, paradigma ini menunjukkan adanya kesetaraaan antara wajib pajak dengan lembaga otoritas pajak. Hubungan ini juga terlihat dengan adanya sikap saling terbuka dan saling percaya antara dua pihak. Jika terjadi permasalahan dalam pemungutan pajak maka akan dilakukan secara transaparan.

“Dalam praktik biasanya jika ada persoalan yang berhubungan dengan kepatuhan pajak akan diselesaikan dalam kerangka transparansi. Adanya potensi persoalan pajak diselesaikan sejak dini. Sehingga terdapat kepastian bagi wajib pajak,” ujar Bawono.

Sumber : beritasatu.com

http://www.pemeriksaanpajak.com

pajak@pemeriksaanpajak.com

 



Kategori:Berita Pajak

Tag:, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

w

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: