Jokowi Manjakan Investor dengan Insentif Bebas Pajak

https: img-o.okeinfo.net content 2018 02 21 320 1862469 jokowi-manjakan-investor-dengan-insentif-bebas-pajak-31VJbY19MF.jpg

Pemerintah terus berusaha keras menggenjot investasi untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi. Salah satunya dengan memberikan tambahan insentif fiskal.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan, saat ini merupakan momentum yang tepat bagi Indonesia untuk terus melakukan terobosan dalam meningkatkan investasi. Apalagi negara-negara lain juga berlomba menarik investor dengan menawarkan berbagai insentif.

”Sangat progresif, sangat atraktif, terutama dalam mempromosikan kemudahan-kemudahan berinvestasi di Negara-negara mereka. Menawarkan skema-skema insentif yang sangat menggiurkan kepada investor,” kata Presiden saat membuka rapat terbatas (ratas) kabinet di Kantor Presiden, kemarin.

Jika Indonesia tidak melakukan perbaikan-perbaikan dan inovasi, kata Presiden, maka akan semakin tertinggal. Terutama dalam hal pelayanan perizinan dan memangkas regulasi yang meng hambat.

”Saya melihat beberapa kementerian su dah memang kas regulasi-regulasi yang meng hambat. Saya minta langkah ini diteruskan dan di lanjutkan sampai keprovinsi dan kabupa ten/kota,” ujarnya.

Dia pun meminta para menteri terkait menyiapkan insentif apa yang bisa ditawarkan kepada investor. Misalnya berkaitan dengan pemberian tax holiday dan tax allowance yang lebih menarik bagi investor.

”Laporan yang saya terima, skema insentif, seperti tax holiday dan tax allowance ini sudah ada. Tapi pemanfaatannya masih rendah sehingga perlu dievaluasi. Insentif-insentif investasi lainnya yang telah diluncurkan dalam paket kebijakan kita, juga saya minta dikawal khusus,” tuturnya.

Sementara itu, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mengatakan, dalam rapat terbatas tersebut diputuskan empat hal terkait pemberian insentif fiskal bagi investor.

Pertama, kata Menkeu, tax allowance, yaitu negara bisa memberikan fasilitas untuk mengurangkan penghasilan netto dari penanam an modal sehingga bisa mengurangi beban biaya dari perusahaan hingga mencapai 30%. Selain itu, juga melakukan penyusutan depresiasi dari kapital yang dipercepat dan juga untuk pengenaan PPh atas dividen di bayarkan oleh wajib pajak luar negeri serta kompensasi kerugian 5 hingga 10 tahun.

”Dari pembahasan tadi telah di putuskan oleh Bapak Presiden agar jumlah kelompok industri yang men dapatkan tax allowance harus diperluas,” kata Menkeu. Presiden, kata Sri Mulyani, juga meminta agar proses mendapatkan tax allowance harus pasti, sederhana, dan cepat. Hal ini karena reputasi selama 10 tahun tax allowance diluncurkan, hasilnya kurang maksimal.

Sri Mulyani menyebut, pada 2017 hanya sembilan yang memanfaatkan, sementara tahun 2016 hanya 25 dan sebelumnya bahkan lebih sedikit. ”Jadi, ternyata (insentif) tersebut tidak betul-betul menarik,” katanya.

Menurut Menkeu, berdasarkan evaluasinya ada sektor yang tidak tahu insentif tersebut dan ada pula industri sudah mendapatkan janji namun tidak di penuhi.

”Ada yang tadinya janji men dapatkan fasilitas tertentu, ternyata di dalam realisasi investasi tidak jadi diberikan. Jadi ada ketidakpastian,”

Pada bagian kedua, kata Menkeu, adalah pemberian tax holiday,yaitu pemberian insentif terhadap perusahaan dengan nilai investasi minimal Rp1 triliun atau Rp500 miliar khusus untuk industri yang berhubungan dengan teknologi informasi.

Dalam tax holiday ini juga dijanjikan mendapatkan fasilitas tidak membayar pajak penghasilan d ngan pengurangan antara 10%-100% dalam jang ka waktu antara 5-15 tahun dan bahkan bisa diperpanjang 20 tahun.

”Instruksi Bapak Presiden adalah pertama pengurangan yang harus pasti. Jadi, ya harus ada perusahaan sudah mendapatkan tax holiday yang memiliki kepastian,” katanya.

Menkeu juga menyebut, jumlah pengurangannya juga tidak dalam bentuk kisaran antara 5-15 tahun, tapi dibuat setara dengan negara-negara teta gga.

”Jangka waktunya di per panjang bisa sesuai dengan negara tetangga, seperti Thailand sampai 30 tahun,” katanya. Sementara bagian ketiga ada lah insentif untuk usaha kecil menengah. Dengan mendorong perusahaan modal ventura menanamkan modal di sektor ini, terutama kelompok star – tup.

Menkeu menjelaskan, investor yang masuk kekelompok ini akan mendapatkan insentif peng hasilan bersihnya tidak diperlakukan sebagi objek PPh. ”Kami akan mengembangkan ini agar minat melakukan inves tasi di bisnis UKM terutama dalam membiayai sektor startup bisa ditingkatkan,” ujarnya.

Kemudian bagian keempat, kata Sri Mulyani, adalah memberikan fasilitas PPh bagi kegiatan pe nelitian dan pengembangan serta perusahaan yang melakukan pelatihan vokasi ma upun pelatihan kepada tenaga kerjanya.

Sumber : okezone.com

http://www.pemeriksaanpajak.com

pajak@pemeriksaanpajak.com

 

 



Kategori:Berita Pajak

Tag:, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

w

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: