Revisi Perda Pajak Pertalite Akhirnya Dilakukan dengan Pembentukan Pansus

Revisi Perda Pajak Pertalite Akhirnya Dilakukan dengan Pembentukan Pansus

Pihak DPRD Riau akhirnya memutuskan rencana revisi Peraturan Daerah (Perda) tentangpajak, khususnya bagian BBM jenis pertalite, akan melalui mekanisme pembentukan Panitia Khusus (Pansus).

Melalui rapat Badan Musyawarah (Banmus) pada Rabu (21/2) sore, diputuskan rapat paripurna perdana akan digelar pada Senin pekan depan. Selanjutnya baru akan dilakukan pembentukan Pansus.

Walau ada opsi lain dengan mengubah langsung Perda No.4/2015 Pasal 24 ayat (2) tentang pajak BBM non subsidi tersebut, namun pihak DPRD Riau lebih memilih melalui Pansus. Padahal, jika melalui Pansus, setidaknya akan menggunakan anggaran ratusan juta, mulai dari anggaran untuk studi banding anggita Pansus dan pembiayaan lainnya.

Walau sebelumnya pembentukan Pansus ini sempat pro kontra di internal DPRD Riau, namun akhirnya tetap disepakati dalam rapat Banmus untuk membentuk Pansus tersebut, karena putusannya diambil dari suara terbanyak.

Namun demikian, menurut sebagian anggota Banmus, pilihan untuk melalui Pansus tersebut karena ada beberapa pertimbangan, untuk keberlangsungan penetapan pajak pertalite tersebut, agar tidak ada masalah dikemudian hari.

Anggota Banmus DPRD Riau, Yusuf Sikumbang mengatakan, pihaknya perlu mengkaji dan mempertimbangkan dampak negatif atau positif penurunan pajak BBM non subsidi tersebut, karena itu pihaknya perlu membentuk Pansus untuk melakukan kajian.

“Anggaran APBD 2018 kan sudah disahkan. Dengan asumsi pajakpendapatan dari BBM non subsidi sebesar 10 persen. Jadi kami harus kaji itu dulu. Apa dampaknya terhadap pendapatan daerah? Kami mesti tanyakan juga ke Badan Pendapatan Daerah,” kata Yusuf Sikumbang kepada Tribun, usai melakukan rapat tersebut Rabu sore.

Dicontohkannya, pajak sebesar 10 persen yang diasumsikan pada APBD 2018 bisa memperoleh pendapatan sebesar Rp 100 miliar. Namun jika dikurangi menjadi 5 persen maka besar kemungkinan pendapat yang harusnya didapat menurun derastis menjadi Rp 50 miliar. Maka dari itu, sekalipun Pansus memutus untuk merevisiPerda tersebut tetap belum bisa diterapkan pada 2018 ini.

“Penerapannya belum bisa dipastikan. Itu kan tergantung keputusan Pansus nantinya. Karena kalau 2019 saya rasa tidak masalah. Karena nanti pembahasan APBD murni pada Maret, April, Mei dan Juni. Ini kami pertimbangan,” imbuhnya.

Terkait penurunan pajak apakah akan berdampak ntar hadap meningkatnya PAD seperti yang sudah diutarakan sejumlah anggota DPRD Riau sebelumnya, menurut Yusuf hal itu tidak bisa dipastikan apalagi ditebak.

“Kira belum bisa pastikan apakah dengan menurunkan itu pajakakan pasti naik, atau tidak. Kalau misalnya memang lebih baik diturunkan hasil kajiannya. Dilema juga kan. Suatu sisi APBD sudah diketok. Sebetulnya kan rakyat juga yang rugi kan. Kalau revisi pasti mengurangi PAD kita,” ungkapnya.

Politisi PKB ini memperkirakan, jika pelaksanaan rencana tersebut berjalan dengan lancar, maka diperkirakannya akan butuh waktu sekitar dua bulan untuk melaksanakannya, hingga Perda tersebut diubah.

Sebelumnya, sejumlah pihak mempertanyakan tingginya pajakBBM non subsidi sebesar 10 persen, bahkan di Riau tertinggi di Indonesia. Salah satunya adalah kalangan mahasiswa yang beberapa kali mendatangi kantor DPRD Riau.

Sumber : tribunnews.com

http://www.pemeriksaanpajak.com

pajak@pemeriksaanpajak.com

 

 



Kategori:Berita Pajak

Tag:, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: