Memperkuat Otoritas Pajak

Penerimaan dari sektor pajak tahun 2017 layak mendapat apresiasi yang luar biasa. Penerimaan sektor pajak mencapai angka Rp 1.151 triliun atau sekitar 89,7% dari target dalam APBN-P 2017 sebesar Rp 1.283,57 triliun. Hal ini sebenarnya melebihi ekspektasi sebagian besar pengamat yang memperkirakan penerimaan sektor pajak hanya akan menyentuh angka 82-84%.

Beberapa faktor dapat dianggap menjadi penyebab hasil yang baik ini, di antaranya keberhasilan pemerintah “menaklukkan” Google serta tentu saja efek program pengampunan pajak (tax amnesty) yang menciptakan data perpajakan baru sehingga dapat menjadi objek penggalian potensi perpajakan baru.

Memasuki tahun 2018, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) memasuki “musim baru” yang di dalamnya tentu saja terdapat tantangan baru. Target penerimaan pajak tahun 2018 mencapai angka Rp 1.424 triliun atau naik sekitar 10,94% dari target tahun lalu, dan sekitar 23% dari penerimaan sektor pajak tahun 2017.

Mengingat per tumbuhan yang dicapai DJP tahun 2017 sebesar 4,08% (year on year/yoy), jelas target tersebut bukan angka yang mudah. Bahkan jika ingin berpikir realistis dengan kondisi ekonomi serta sumber daya yang dimiliki DJP (khususnya segi informasi dan teknologi), mencapai target tersebut adalah hal yang berat bahkan mustahil.

Tantangan Direktorat Jenderal Pajak

Tahun 2018, tantangan yang dimiliki oleh DJP sebenarnya tidak jauh berubah dengan tantangan-tantangan tahun sebelumnya, antara lain peningkatan kepatuhan wajib pajak (WP) dan optimalisasi pemanfaatan data perpajakan.

Di sisi lain, secara faktual kondisi sistem teknologi informasi DJP masih perlu peningkatan untuk mengejar ketertinggalan, agenda inklusi kesadaran pajak yang belum membumi, serta penegakan hukum terhadap para pelanggar dan pengemplang pajak yang masih kurang optimal.

Penegakan hukum ini mendapat tantangan baru di tahun politik sehubungan dengan instruksi Presiden Joko Widodo agar tidak menciptakan kegaduhan-kegaduhan baru. Ini suatu hal yang dapat dipahami mengingat di tahun politik, kondisi suhu bangsa ini mudah melonjak dan bisa memengaruhi sektor investasi yang pada akhirnya akan memengaruhi penerimaan sektor perpajakan.

 Strategi Direkorat Jenderal Pajak

Dirjen Pajak Robert Pakpahan dalam wawancara dengan media, medio Januari 2018 lalu, membeberkan beberapa strategi tahun 2018, di antaranya melakukan evaluasi terhadap program insentif pajak (tax holiday dan tax allowance); pemanfaatan data program pengampunan pajak, serta implementasi Automatic Exchange of Information (AeoL).

Langkah-langkah tersebut layak didukung dan diapresiasi. Namun, semua strategi tersebut akan menjadi sulit dilaksanakan tanpa adanya teknologi informasi dan proses bisnis yang terbaik dan efektif. Dirjen Pajak mengakui tahun ini organisasinya akan melakukan pengembangan sistem baru yang diharapkan dapat terwujud secara penuh dalam tiga-empat tahun ke depan, dan untuk sementara memanfaatkan sistem lama dengan didukung aplikasi-aplikasi yang bersifat satelit untuk membantu proses bisnis.

Hal tersebut jelas menjadi masalah tersendiri, karena justru memperlihatkan bagaimana negara masih menganggap kebutuhan infrastruktur sistem teknologi perpajakan di urutan kesekian. Namun, di satu sisi, mengakui bagaimana APBN kita sangat bergantung pada penerimaan sektor perpajakan.

 Bagaimana DJP 2018 dan Seterusnya?

Pajak yang menjadi tulang punggung penerimaan negara dapat diartikan bahwa walaupun segala target lainnya terpenuhi, namun jika target penerimaan pajak anjlok, maka bangsa ini berada dalam kondisi zona merah ekonomi.

Oleh karena itu, sudah saatnya menjadi fokus bangsa ini ke depannya, dan ini bisa diwujudkan melalui beberapa langkah. Pertama, meneguhkan voluntary compliance dan menatap cooperative compliance. Salah satu problem terbesar pajak di Indonesia adalah lemahnya kepatuhan wajib pajak (WP). Meskipun terus membaik, namun data tahun 2017 menunjukkan masih berada pada kisaran 70%.

Gerakan inklusi kesadaran pajak hendaknya diperkuat dengan semangat gerakan bukan berbasis program. Lebih utama lagi perlu upaya untuk menggandeng lebih banyak pihak, misal para asosiasi seperti Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI), Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), Ikatan Dokter Indonesia (IDI), dan lembaga keagamaan dan pesantren.

Sinergi semacam itu akan lebih mudah membumikan inklusi kesadaran pajak untuk meningkatkan voluntary compliance, juga sebagai prasyarat menuju cooperatif compliance yang mengharuskan adanya hubungan yang sehat dan transparan antara wajib pajak, otoritas pajak, dan konsultan pajak.

 Kedua, penegakan hukum yang tenang namun konsisten. Seperti yang tertuang pada awal tulisan, tahun 2018-2019 merupakan tahun di mana bangsa ini mengalami suhu politik yang tinggi, sehingga segala kebijakan pemerintah sebisa mungkin jangan mengakibatkan kegaduhan.

Penegakan hukum di bidang perpajakan adalah salah satu bagian dari kebijakan ini yang sebisa mungkin tidak membuat gaduh agar tak membuat para pengusaha “grasakgrusuk”, namun di sisi lain mesti tetap dilaksanakan untuk menjaga marwah pemerintah dan meningkatkan kepatuhan pajak.

Prosedur pengawasan terhadap WP hingga pelaksanaan proses penegakan hukum, baik itu dari masa pemeriksaan dan atau penyidikan hingga proses penyitaan hingga penyanderaan (gizjeling), harus benar-benar sesuai dengan standar operasional prosedur dan terdokumentasi dengan baik.

Di samping itu, tindakan penegakan hukum ini mesti dilaksanakan di setiap provinsi secara merata, namun dengan tidak perlu terlalu mengeksposnya melalui media. Tindakan seperti ini sebenarnya sudah dilakukan pihak DJP, salah satunya tindakan penyanderaan di provinsi Sulawesi Selatan, jauh dari ekspos media namun berhasil membuat WP bersedia membayar pajak terutang.

Hal yang diperlukan ialah konsistensi dalam pelaksanaannya dan dilakukan di setiap provinsi. Sehingga walaupun tanpa ekspos media, tindakan penegakan hukum ini secara masif tersebar di kalangan WP dan pelaku bisnis hingga tetap dapat memberi efek jera sehingga mampu meningkatkan kepatuhan WP.

 Ketiga, penguatan kerja sama dengan pemerintah daerah, kementerian dan lembaga lainnya. Pajak harus mampu memberi efek langsung terhadap masyarakat. Kampanye “pembangunan ini dibiayai oleh pajak Anda” adalah hal yang baik, namun, perlu adanya penguatan lain sehingga WP menjadi butuh akan pajak.

Salah satunya mempercepat pelaksanaan Konfirmasi Status Wajib Pajak (KSWP) pada setiap proses perizinan baik itu di tingkat pemerintah daerah maupun kementerian. Saat ini, KSWP sudah berjalan di beberapa kementerian serta provinsi, salah satunya provinsi Jawa Barat. Hal ini mesti secepatnya diterapkan oleh pemerintah. Ke depan KSWP ini bukan hanya mengecek status NPWP dan laporan pajak terakhir, tapi juga dapat mendeteksi WP nakal.

Keempat, pemutusan jalur birokrasi yang rumit dan panjang.

Selama ini DJP terbentur dalam status birokrasi yang rumit dan panjang. Dengan posisi DJP di bawah Kementerian Keuangan adalah hal yang kurang ideal. Fakta lain adalah proporsi pegawai DJP kurang lebih 40.000-an pegawai sehingga DJP sebagai direktorat tergemuk saat ini. Adanya perkembangan bisnis yang semakin cepat memaksa DJP harus mampu mengambil kebijakankebijakan yang cepat dan tepat.

 Apa yang Bisa Kita Lakukan?

“Milea, jangan rindu, rindu itu berat, biar aku saja”, kutipan itu lagi booming sekarang ini karena novel Dilan 1990 yang difilmkan dengan judul sama. Sayangnya, kita semua sadar tidak semua hal semudah gombalan, atau kembali mengutip ungkapan-ungkapan di media sosial “hidup tak semudah ucapan Mario Teguh”.

 “Penerimaan pajak itu berat, biar otoritas pajak saja yang pikirkan”, andai bisa berucap segampang ini. Kita bersama tahu hal itu tak mungkin.

Saat ini Pemerintah dan DPR sedang menyelesaikan Rancangan Undang Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (RUU KUP). RUU KUP ini menjadi krusial karena merupakan pintu bagi RUU di bidang perpajakan lainnya, seperti RUU PPh, RUU PPN, RUU Konsultan Pajak, dll. Sebagai bangsa, tugas kita bersama adalah memastikan RUU ini segera menjadi Undang Undang pada tahun politik ini.

RUU KUP ini harus mampu lebih memperkuat posisi DJP dari segi kelembagaan, mampu memutus jalur birokrasi yang panjang antara DJP dan Kementerian Keuangan khususnya dalam aspek penganggaran hal-hal yang strategis seperti isu soal sistem informasi dan tekhnologi yang penulis bahas di atas.

Memperkuat posisi DJP juga akan memperkuat nilai tawar ke pemerintah daerah, kementerian maupun lembaga lainnya, baik dalam hal pembuatan kerja sama pengawasan WP dan data informasi terhadap penggalian potensi perpajakan. RUU KUP ini di sisi lain mesti juga menjamin tentang ketenangan dan kenyamanan terhadap pelaku pasar dan iklim investasi.

Oleh karena itu, pada akhirnya mau tidak mau kita harus mengakui penguatan DJP melalui RUU KUP yang wajib diselesaikan tahun ini oleh pemerintahan Presiden Jokowi sebagai penepatan atas janji Nawa Citanya harus menjadi kerja bersama dan diawasi bersama, sehingga DJP menjadi lembaga pengumpul uang rakyat yang efektif namun mampu menjaga pasar dan investasi, dan juga menjadi tulang punggung pembiayaan negara dan tidak menjadi senjata pemerah pengusaha di sisi lain.

Sumber : beritasatu.com

http://www.pemeriksaanpajak.com

pajak@pemeriksaanpajak.com

 



Kategori:Berita Pajak

Tag:, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: