Pemerintah Diminta Perbaiki Tata Niaga Beras

https: img-z.okeinfo.net content 2018 02 23 320 1864006 pemerintah-diminta-perbaiki-tata-niaga-beras-jtxbPzjAIp.jpg

Ketua Komisi IV DPR R, Edhy Prabowo mengatakan pemerintah harus memperbaiki regulasi dan tata niaga beras sehingga bisa menyederhanakan rantai pasok yang terlalu panjang di pasar.

“Rantai pasok yang panjang tersebut membuka peluang kepada para tengkulak untuk bermain di pasar,” ujar Edhy Prabowo dalam seminar nasional di Jakarta, Jumat (23/2/2018).

Selain itu, dia menilai kebijakan impor beras sebanyak 500 ribu ton yang dilakukan Kementerian Perdagangan merugikan petani. Menurutnya, impor beras belum begitu mendesak dilakukan, karena petani akan masuk masa panen raya yang dimulai dari Januari hingga Maret.

Dia menambahkan, saat ini stok pangan sampai dengan April masih aman. Berdasarkan data Bulog, pada musim panen ini dihasilkan beras sekitar 20,7 juta ton yaitu, Januari 2,6 juta ton, Februari 5,7 juta ton, Maret 7 juta ton dan April sekitar 5,5 juta ton. Karenanya, impor beras dengan alasan stok beras di Bulog dibawah 1 juta ton tidak wajar.

“Alasan itu tidak rasional karena beras di lapangan ada. Jadi tidak hanya dihitung di Bulog saja karena kemampuan maksimal Bulog itu 2,5 juta ton,” kata dia.

Edhy mengatakan, seharusnya beras tersebut dihitung berdasarkan cadangan beras rumah tangga, beras petani, kelompok tani dan juga pengusaha. “Kenapa enggak ditanya beras di koperasi, gabungan kelompok tani, kemudian yang ada di sawah,” tuturnya.

“Peran Bulog dalam mengamankan dan mengendalikan stabilitas harga beras harus lebih ditingkatkan,” tambah Edhi.

Menurut dia, apabila pemerintah memang serius memperbaiki tata kelola pangan, maka cadangan pangan Perum Bulog harus dinaikkan menjadi 20% dari saat ini hanya 8%. “Harus dinaikkan 20%. Kalau sekarang cadangan pangan Bulog hanya 8%,” kata dia.

Edhy mengatakan, pemerintah harus pula menugaskan Perum Bulog untuk melakukan pembelian gabah atau beras hasil panen petani dengan membeli di atas harga pembelian pemerintah (HPP). Dana penugasan itu, harus diberikan di depan dan bukan seperti saat ini yakni Bulog harus menanggung beban utang untuk pengadaan, kata dia.

Dia pun meminta pemerintah untuk terus memperbaiki regulasi dan tata niaga beras sehingga bisa menyederhanakan rantai pasok yang kini terlalu panjang di pasar. Pasalnya, tambah Edhy, rantai pasok beras yang panjang tersebut membuka peluang kepada para tengkulak atau spekulan untuk bermain harga di pasar.

Sumber : okezone.com

http://www.pemeriksaanpajak.com

pajak@pemeriksaanpajak.com

 



Kategori:Berita Ekonomi

Tag:, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

w

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: