Tarif Listrik dan BBM

Sungguh melegakan. Dengan alasan menjaga daya beli masyarakat, pemerintah berjanji tidak menaikkan tarif listrik hingga tahun depan. Belum lama ini, pemerintah juga menyatakan tidak akan menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi hingga Maret 2018 meski harga minyak bergolak dan biaya produksi BBM melonjak. Alasannya sama, demi menjaga daya beli.

Tentu kita berharap, seperti tarif listrik, harga BBM pun tidak dinaikkan hingga 2019. Sebab, jika alasannya demi menjaga daya beli masyarakat, kenaikan harga BBM bersubsidi memiliki dampak yang sama dengan kenaikan tarif listrik. Bahkan, kenaikan harga BBM bersubsidi memiliki dampak berantai lebih panjang dibandingkan kenaikan tarif listrik.

Keputusan pemerintah untuk tidak menaikkan tarif listrik dan harga BBM bersubsidi sudah tepat. Kenaikan harga BBM dan tarif listrik selalu mengerek naik inflasi. Bila inflasi melambung, daya beli masyarakat terpukul. Ujung-ujungnya, angka kemiskinan meningkat. Masyarakat yang hampir miskin akan jatuh miskin. Masyarakat yang sudah miskin akan semakin miskin.

Tahun lalu, gara-gara daya beli masyarakat menurun–termasuk akibat kenaikan tarif listrik–pertumbuhan ekonomi nasional hanya mencapai 5,07 persen, meleset dari target 5,2 persen. Pemerintah juga gagal menurunkan angka kemiskinan secara signifikan. Jumlah penduduk miskin per September 2017 mencapai 26,58 juta orang atau 10,12 persen dari populasi, cuma berkurang 1,19 juta dibandingkan Maret 2017 sebanyak 27,77 juta orang (10,64 persen).

Risiko inflasi tahun ini dan tahun depan memang lebih besar. Pada pertengahan 2018, bangsa Indonesia akan melangsungkan pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak di 171 wilayah. Pada 2019, bangsa ini bakal menggelar pemilihan presiden (pilpres). Tahun politik memungkinkan mobilitas dan konsumsi masyarakat meningkat. Permintaan terhadap barang, peralatan kampanye, kebutuhan pokok, dan transportasi bakal naik.

Sumber risiko inflasi lainnya berasal dari bahan kebutuhan pokok. Produksi komoditas pangan utama, seperti beras, gula, kedelai, dan sayur-mayur pada 2018 diprediksi lebih rendah akibat cuaca ekstrem. Itu sebabnya, pemerintah meminta Bulog mengimpor 281.000 ton beras untuk meningkatkan cadangannya tahun ini meski para petani di dalam bakal melangsungkan panen raya pada Maret mendatang.

Risiko inflasi yang berasal dari kenaikan harga bahan kebutuhan pokok tidak bisa dianggap remeh. Harga pangan berkontribusi sekitar 50 persen terhadap laju inflasi dan 73,5 persen terhadap garis kemiskinan. Gagal mengendalikan harga pangan, gagal pula pemerintah menekan inflasi. Gagal menekan inflasi berarti gagal menjaga daya beli masyarakat dan gagal mengurangi angka kemiskinan.

Inflasi yang berasal dari lonjakan harga pangan bahkan bisa mengganggu keseimbangan fiskal di APBN. Demi meredakan gejolak harga pangan, pemerintah selama ini menggelontorkan dana puluhan triliun rupiah untuk mengimpor pangan dan menggelar operasi pasar (OP). Padahal, dana tersebut bisa digunakan untuk membiayai program-program lain yang lebih produktif.

Risiko inflasi bertambah karena saat ini muncul kekhawatiran harga minyak mentah dunia akan terus menguat. Selain dipicu kesepakatan pemotongan produksi antara Organisasi Negara-negara Pengekspor Minyak (OPEC), Rusia, dan para produsen lainnya, kenaikan harga minyak mentah dunia didorong naiknya permintaan industri akibat membaiknya ekonomi negara-negara maju, terutama Amerika Serikat (AS).

Harga minyak mentah Brent dan West Texas Intermediate (WTI) sejak November tahun lalu merangkak naik dan kini bercokol masing-masing di level US$ 65 dan US$ 61,68 per barel dibandingkan sebelumnya di bawah US$ 55 per barel. Harga minyak bisa terus naik bila terjadi instabilitas akibat geopolitik di negara-negara Teluk. Apalagi jika cadangan minyak AS turun.

Kita meminta janji pemerintah untuk tidak menaikkan tarif listrik dan harga BBM bersubsidi bukan sekadar ditepati, tetapi juga diikuti langkah-langkah strategis agar tidak mendatangkan masalah baru. Jangan sampai keputusan untuk tidak menaikkan tarif listrik justru menimbulkan kesulitan bagi PLN yang sedang dibebani target mengejar rasio elektrifikasi nasional yang hingga akhir tahun lalu baru mencapai 94,91 persen.

Bila akhirnya mengganggu target elektrifikasi, keputusan untuk tidak menaikkan tarif listrik malah kontraproduktif terhadap program pemerataan pembangunan. Terlebih elektrifikasi di sejumlah daerah masih rendah, seperti Papua (60,74 persen), NTT (60,74 persen), dan Sulawesi Tenggara (75,57 persen). Itu artinya, masih ada puluhan juta rakyat Indonesia yang belum menikmati fasilitas listrik atau baru menikmati listrik ala kadarnya.

Keputusan untuk tidak menaikkan harga BBM bersubsidi juga tidak boleh menimbulkan masalah baru bagi Pertamina. Dalam APBN 2018, asumsi harga minyak nasional (ICP) dipatok US$ 48 per barel. Bila harga minyak terus tertengger di atas US$ 48 per barel, tetapi harga BBM bersubsidi tidak naik, pundi-pundi Pertamina bisa terkuras. Padahal, Pertamina juga harus menjalankan program BBM Satu Harga dengan biaya sekitar Rp 4 triliun yang diambil dari laba BUMN tersebut.

Karena itu, kita mendorong supaya pemerintah mempercepat pembayaran utang kepada PLN dan Pertamina yang masing-masing berjumlah Rp 7 triliun dan Rp 20 triliun. Pemerintah berencana membayar separuhnya pada semester I-2018 dan baru akan melunasi seluruhnya tahun depan. Alangkah bijaknya jika seluruh utang pemerintah kepada Pertamina dan PLN dilunasi tahun ini. Sebab, sepanjang masih ada subsidi, utang pemerintah kepada dua BUMN tersebut bakal terus bertambah.

Program elektrifikasi dan BBM Satu Harga tidak boleh terhambat. Program elektrifikasi dapat mengurangi ketimpangan antarwilayah, memangkas kesenjangan pendapatan antarpenduduk, dan meningkatkan kesejahteraan rakyat yang berkeadilan. Begitu pula program BBM Satu Harga. Dua-duanya bakal bermuara pada efisiensi ekonomi, sebab listrik dan BBM yang murah adalah prasyarat untuk menjaga inflasi tetap rendah dan terukur.

Kita berharap keputusan pemerintah untuk tidak menaikkan tarif listrik dan BBM bersubsidi benar-benar diambil secara tulus dan matang. Artinya, keputusan itu betul-betul berasal dari kalkulasi ekonomi jangka panjang, bukan didasari kebutuhan sesaat, terlebih untuk pencitraan politik semata. Dengan begitu, target pertumbuhan ekonomi 5,4 persen dan inflasi 3,5 persen tahun ini bisa dicapai. Dengan begitu pula, target indeks rasio Gini 0,38, tingkat kemiskinan 9,5-10 persen, tingkat pengangguran terbuka (TPT) 5,0-5,3 persen, dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 71,5 dapat diraih.

Sumber : beritasatu.com

http://www.pemeriksaanpajak.com

pajak@pemeriksaanpajak.com

 



Kategori:Berita Ekonomi

Tag:, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: