Uji Materi Beleid Perpajakan Makin Marak

JAKARTA. Rezim perpajakan yang menakutkan, membuat undang-undang perpajakan dalam dua tahun terakhir banyak digugat uji materi ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Setidaknya ada tiga beleid perpajakan yang saat ini masih bergulir di MK. Pertama, Undang-Undang (UU) 9/2017 tentang Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan. Kedua, UU 28/2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Ketiga, UU 42/2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

Menurut Direktur Eksekutif Center for Indonesian Taxation Analysis (CITA) Yustinus Prastowo, ada sejumlah poin aturan perpajakan yang membuat masyarakat takut dan terbebani. Hal itulah yang membuat masyarakay mengajukan uji materi.

Salah satunya poin gugatan terkait sanksi pajak yang bisa mencapai 100% akibat terlambat menyetorkan pajak dalam UU 28/2007. “Padahal, bisa saja kelalaian yang tak sengaja tapi harus bayar denda yang besar,” ujarnya kepada KONTAN, pekan lalu. Namun Direktur Peraturan Perpajakan II Ditjen Pajak Yunirwansyah menilai, tiap warga negara berhak mengajukan uji materi ke MK.

Sumber: Harian Kontan

http://www.pemeriksaanpajak.com

pajak@pemeriksaanpajak.com



Kategori:Pemeriksaan Pajak

Tag:, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: