Fintech Berpotensi Tambah Penerimaan Pajak

https: img-o.okeinfo.net content 2018 03 06 20 1868797 fintech-berpotensi-tambah-penerimaan-pajak-oYP5qn9IKa.jpg

Asosiasi Fintech Indonesia (Aftech) menyatakan layanan jasa keuangan berbasis digital ini berpotensi menambah penerimaan pajak negara.

Wakil Ketua Umum Aftec yang juga  CEO Investree, Adrian Gunadi mengatakan regulasi yang diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) 77 tahun 2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi patut diapresiasi.

Namun, kata dia, hal yang masih kurang diatur dalam regulasi tersebut yakni  tentang perpajakan pada fintech.

“Yang masih kurang adalah dari sisi tax regulation. Itu menjadi bagian dari apa yang sudah kita lakukan juga. Kemarin kita pun sudah mulai diskusi untuk bagaimana ke depannya, fintech p2p lending jadi bagian dari tools aparat perpajakan,” ujar dia UnionSpace, Jakarta, Selasa (6/3/2018).

Dia menyebutkan, fintech berkembang pesat sejak POJK 77 tahun 2016 diresmikan. Pada Januari 2018 total dana yang dipinjam mencapai Rp3 triliun, padahal kata dia, pada Desember 2017 angka ini baru mencapai Rp300 miliar.

Hingga saat ini, terdapat 350 miliar peminjam dana dari p2p lending. Adapun pemberi pinjaman mencapai 150 ribu, baik berasal dari individu, maupun institusi di dalam negeri atau luar negeri.

“Tantangannya itu besar, bagaimana harus balance (seimbang) antara pertumbuhan (fintech) dan dengan tingkat risiko (kerugian dari fintech). Pemain juga tahu risiko ini, jadi masing-masing pelaku bertanggungjawab sendiri. Tantangannya juga bagaimana mengedukasi masyarakat, yang belum semua paham p2p lending,” paparnya.

Menurut Adrian, dalam POJK 77 tahun 2016 tersebut OJK sudah meregulasi hal-hal lain seperti perlindungan konsumen, perlindungan investor, dan risk management requirement. Bahkan berdasarkan laporan Financial Stability Board (FSB) pada Mei 2017, di menjelaskan, Indonesia termasuk negara yang sangat matang mempersiapkan regulasi fintech.

“Indonesia atau regulatornya termasuk salah satu yang mungkin, dibilang lengkap ya dari sisi persiapan regulatory untuk fintech lending, dari sisi regulation sudah ada. Dibandingkan negara-negara lain, Indonesia enggak lebih jelek bahkan advance, progresif,” jelas dia.

Oleh sebab itu, pihaknya mendukung  implementasi dari POJK 77 tahun 2016 tersebut. Sebab, dengan peraturan tersebut maka dapat digunakan sebagai landasan hukum bagi jalannya industri fintech di Indonesia.

Sumber : okezone.com

http://www.pemeriksaanpajak.com

pajak@pemeriksaanpajak.com

 



Kategori:Berita Pajak

Tag:, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: