Pelaporan SPT Setelah Program Pengampunan Pajak

Tanggal 31 Maret 2018 akan menjadi momentum penting bagi wajib pajak (WP) dalam melakukan kewajibannya menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) ke kantor pajak. Pada periode 2017 lalu, di tanggal yang sama, kesibukan terjadi hingga dua kali lipat karena dibarengi dengan kewajiban pelaporan harta pada program tax amnesty.

Setelah berakhirnya program pengampunan pajak (tax amnesty), dua bentuk laporan tetap menjadi kewajiban wajib pajak. Pertama, laporan SPT, dan kedua, laporan mutasi harta setelah pengampunan pajak yang telah dideklarasi atau direpatriasi selama tiga tahun. Dua bentuk laporan tersebut tampaknya belum banyak diketahui hingga perlu dilakukan sosialisasi secara masif, baik kepada publik maupun di kalangan internal

Ditjen Pajak sendiri. Sebab, pengalaman selama ini terdapat perbedaan pemahaman di tiap-tiap KPP, bahkan terjadi di dalam satu KPP sekalipun, khususnya ketika pelaksanaan program pengampunan pajak berlangsung sehingga membingungkan wajib pajak.

Ketika masih banyak wajib pajak belum memenuhi kewajiban pelaporan –khususnya pelaporan harta setelah program amnesty pajak–, mestinya Ditjen Pajak tidak menekankan pada cara pemberian sanksi jika wajib wajak tidak membuat laporan. Publik menganggap berakhirnya program amnesti pajak tidak ada lagi kewajiban atas mutasi harta setelah program amnesti pajak itu.

Kesan kuat tidak bisa dihilangkan oleh wajib pajak yang sudah ikut program amnesti pajak adalah bahwa Ditjen Pajak masih terus memetik di ladang yang sudah dipetik. Wajib pajak yang ikut amnesty pajak masih saja disibukkan dengan pelaporan yang semestinya tidak perlu. Pertanyaan pokoknya, mengapa Ditjen Pajak tidak punya sistem yang bisa mendeteksi peralihan harta setelah program amnesty pajak?

Seharusnya di ‘zaman now’, era sistem informasi yang sudah sangat canggih, hal ini tidak perlu dibebankan kepada wajib pajak lagi. Sistem administrasi perpajakan harus efisien, praktis dan memudahkan bagi wajib pajak. Itu semua merupakan kewajiban Fiskus.

 Komunikasi Pajak

Kesan lain boleh jadi menyatakan penyesalan ikut program amnesty pajak di kalangan wajib pajak karena terus saja disuruh membuat laporan yang cukup merepotkan. Di sisi lain, mereka yang tidak ikut program pengampunan pajak bisa tenang-tenang saja karena tidak direpotkan dengan laporan harta setelah program amnesti pajak.

Lebih menyedihkan lagi ketika disampaikan bahwa wajib pajak yang tidak melaporkan mutasi harta setelah amnesti pajak, dikenakan sanksi pembatalan menyampaikan amnesti pajak. Jika dibatalkan maka konsekuensi logisnya uang tebusan wajib dikembalikan plus imbalan bunga. Itulah yang ada di benak wajib pajak, sesuai dengan asas timbal balik. Ini harus dipahami oleh pemerintah.

 

Bentuk sanksi demikian sangat tidak masuk akal. Sanksi seperti itu hanya didasari kegeraman semata tanpa didasari filosofi hukum yang kuat. Mestinya wajib pajak yang ikut amnesti pajak diberi pemahaman, bukan ancaman. Ancaman pembatalan penyampaian amnesti pajak adalah bentuk komunikasi yang tidak mendidik, dan karenanya perlu diubah dengan bentuk komunikasi yang lebih tepat, lebih soft, lebih memberi semangat dan menyenangkan.

Norma pasal 13 UU TA No 11/2016 jo. Peraturan Menteri Keuangan No 118/2016 jo. Peraturan Dirjen Pajak No 03/PJ/2017 menegaskan adanya laporan berkala tiap semester yang mesti dilakukan wajib pajak untuk kurun waktu tiga tahun sejak terbitnya Surat Keterangan Pengampunan Pajak.

Pengaturan demikian adalah baik, tetapi kesan kuat di masyarakat sangat merepotkan. Karena harus menyiapkan cukup waktu membuka berbagai dokumen yang dibutuhkan untuk menyiapkan laporan yang diminta. Dengan kata lain, bentuk komunikasi via laporan mesti dialihkan dengan menciptakan sistem pemantauan peralihan harta. Memang tidak mudah, tetapi itu yang dibutuhkan masyarakat. Itu kewajiban pemerintah, bukan justru dibebankan lagi kepada masyarakat yang sudah ikut amnesti pajak, yang sudah minta ampun.

Jika alasan dikaitkan dengan argumen sistem pungutan berdasarkan self assessment yang melulu didasarkan pada bentuk laporan yang dilakukan sendiri oleh wajib pajak, tentu akan merugikan atau merusak sistem itu sendiri. Mengapa? Karena pada akhirnya tidak pernah tercipta mekanisme check and balance dalam sistem perpajakan yang modern sesuai zaman.

Semua laporan pajak dari wajib pajak semestinya efisien, cukup satu kali dalam satu tahun pajak. Efisiensi merupakan kata kunci dalam era persaingan ini. Jika tidak efisien, bagaimana kita mau bersaing secara global?

Kalau begitu, perolehan dan pengolahan data dari berbagai sumber atas dasar UU Pajak harus dipercepat prosesnya. Semakin cepat sistem pengawasan peralihan harta disusun, akan memberikan kepercayaan semakin sederhananya bentuk komunikasi laporan manual yang mesti dilakukan wajib pajak.

Pola komunikasi pajak adalah pola berpikir gotong-royong yang diinginkan UU (lihat penjelasan umum UU KUP No 6/1983). Betapa agungnya ketika kesadaran pajak bisa terwujud dalam praktik gotong royong pajak. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang berpikir bijak dalam makna gotong-royong (bukan individualis). Kalau begitu, makna komunikasi yang dibangun adalah gotong-royong, bukan ancaman sanksi, sanksi, dan seterusnya.

Marilah kita berpikir untuk memberi rasa aman, nyaman buat masyarakat tercinta. Sanksi dalam UU Pajak memang ditujukan supaya wajib pajak patuh. Tetapi patuh yang dituju lebih karena adanya unsur tekanan, bukan unsure gotong royong. Jika demikian, penulis menyimpulkan hendaknya perubahan UU KUP yang sedang disusun mesti dikaji ulang dalam konteks filosofi pungutan pajak yang didasarkan pada filsafat gotong royong.

Penyampaian atau pelaporan SPT (yang berakhir tanggal 31 Maret 2018) hakikinya adalah wujud gotong royong untuk keadilan dan kesejahteraan masyarakat. Penciptaan kesadaran untuk menyampaikan SPT adalah seni mengetuk dan mengingatkan nurani wajib pajak akan makna gotong royong yang sudah ada sejak nenek moyang kita dahulu.

Kalau begitu, komunikasi pajak adalah panutan yang mesti dijalankan serempak oleh semua tokoh masyarakat untuk bergotong royong membangun bangsa menuju keadilan di masyarakat. Sering penulis ungkapkan bahwa sukses pajak bukan sukses Ditjen Pajak atau Menteri Keuangan tetapi sukses Presiden beserta seluruh masyarakat tanpa terkecuali. Itulah makna gotong royong pajak yang sesungguhnya.

 Setelah Amnesti Pajak

Pelaporan SPT setelah amnesti pajak hanyalah momentum sementara untuk kurun waktu tiga tahun ke depan sampai tahun 2019. Sedangkan esensi pelaporan SPT adalah esensi membangun keadilan dan kemaslahatan. Dikatakan Ulpianus bahwa keadilan (dibaca: keadilan pajak) adalah kemauan bersifat tetap dan terus menerus memberikan kepada tiap orang apa yang mesti untuknya (iustitia est constans et perpetua voluntas ius suum cuique tribuendi).

Penekanannya adalah keadilan distributif sebagai keadilan yang ditentukan si pembuat UU demi kebaikan anggota masyarakat. Laporan SPT baik setelah amnesti pajak ataupun bukan setelah amnesti pajak, hakikinya mengingatkan keadilan dengan menganut prinsip gotong royong. Kalau begitu, komunikasi yang dibangun unit kehumasan di

Ditjen Pajak harus dibangun dalam konteks seperti itu. Jalinan komunikasi adalah jalinan menyusun kata-kata yang lebih memberikan suasana nyaman namun mendukung, bukan jalinan kata-kata ancaman sanksi mengutip UU semata. Penciptaan kesadaran pajak adalah penciptaan merangkai kata-kata aturan UU dan aturan lainnya dengan suasana sebisa mungkin memberi kenyamanan, ketenangan bagi masyarakat luas, khususnya dunia bisnis.

Membangun kehumasan pajak ibarat seni membuat patung kokoh nan indah yang bisa dinikmati setiap orang yang melihatnya. Kesan ‘takut dan malas’ harus dihindarkan. Jalinan kata-kata dalam kehumasan untuk memberi kesadaran suksesnya pelaporan SPT tentu amat dirindukan wajib pajak. Harapan sukses pelaporan SPT adalah harapan keadilan dan kesejahteraan yang diinginkan bersama. Semoga itu terwujud segera.

Sumber : beritasatu.com

http://www.pemeriksaanpajak.com

pajak@pemeriksaanpajak.com

 



Kategori:Berita Pajak

Tag:, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: