Ketua Gabungan Pengusaha Makanan dan Minimum Seluruh Indonesia (GAPMMI) Adhi Lukman mengeluhkan sikap pemerintah yang tak kunjung mengeluarkan izin impor garam untuk industri makanan dan minuman (mamin).

Akibatnya, beberapa industri makanan dan minuman terancam berhenti beroperasi akibat mulai kehabisan bahan baku. Sebab, meski porsi garam di industri ini kecil, namun garam amat penting bagi industri mamin.

“Kemarin dan hari ini dapat laporan beberapa industri berhenti produksi minggu depan, karena kekurangan garam. Berhenti tadi industri snack, biskuit, kalau unitnya banyak, PT-nya banyak. Mie instant dalam ancaman stok tinggal 2 minggu. Kalau minggu ini keluar izin mesti ada transaksi jual beli kan itu butuh perjalanan kapal kan. Ini kritis sekali,” ungkapnya di Jakarta, Kamis (8/3).

Dia menambahkan, dari total impor garam sebanyak 3,7 juta ton, kuota garam untuk industri makanan dan minuman hanya sebesar 460.000 ton. Meski begitu, izin impor tersebut tak kunjung keluar hingga saat ini.

“Jadi izin impor Januari sampai sekarang belum keluar. Padahal kita sampaikan sejak tahun lalu, dan sangat disayangkan kontribusi mamin besar. Jangan sampai gara-gara kecil, jadi besar,” imbuhnya.

Sumber : merdeka.com

http://www.pemeriksaanpajak.com

pajak@pemeriksaanpajak.com

Kategori:Berita Ekonomi

Tag:artikel pajak, berita pajak, berita pengampunan pajak, berita tax amnesty, cara ikut pengampunan pajak, cara ikut tax amnesty, dampak tax amnesty, DPR, efek tax amnesty, ikut pengampunan pajak, ikut tax amnesty, kebijakan negara, kebijakan pajak, kebijakan pemerintah, pajak, pajak indonesia, pelaksanaan pengampunan, pelaksanaan pengampunan pajak, pelaksanaan tax amnesty, pemeriksaan, pemeriksaan pajak, pemutihan pajak, penerimaan negara, penerimaan pajak, Pengampunan pajak, repatriasi dana, repatriasi dana dari luar negeri, tarif pengampunan pajak, tarif tax amnesty, tax amnesty, update tax amnesty