40% Kendaraan di Karawang Tidak Bayar Pajak, Jumlah Tilang Pun Naik Drastis

Sekira 500 ribu kendaraan atau 40 persen dari total kendaraan bermotor yang ada di Kabupaten Karawang, diketahui pajaknya tidak dibayar. Sementara jumlah kendaraan yang terkena tilang (tindakan langsung) naik dari 2.000 per bulan menjadi 10 ribu per bulan.

“Jumlah penunggak pajak kendaraan bermotor di Karawang sangat fantastis. Tidak kurang dari 40 persen kendaraan pajaknya tidak dibayar, ” ujar pegawai Kantor Samsat Karawang, Neneng Tur.

Menurut dia, Karawang masuk 10 besar daerah di Jawa Barat yang tunggakan pajak ranmornya cukup tinggi. Padahal, jumlah kendaraan bermotor yang terdata di kantor Samsat Karawang lebih dari tiga juta unit.

“Kami harap masyarakat sadar untuk membayar pajak kendaraannya masing-masing. Sebab, dari uang pajak tersebut, pembangunan bisa dilaksanakan, ” katanya.

Sementara itu, data dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Karawang menyebutkan, jumlah pengendara kendaraan bermotor yang kena tilang naik menjadi 10 ribu per bulan. Akibatnya, pihak Kejaksaan kewalahan melayani masyarakat yang akan menebus surat-surat kendaraannya di kantor Kejaksaan.

“Kenaikan ini terjadi sejak Februari kemarin. Jumlah pengendara yang terkena tilang mencapai 2.000 lebih per minggu, ” kata Kepala Seksi Pidana Umum (Kasi Pidum) Kejari Karawang, Trio Sayogo, Selasa 13 Maret 2018.

Kekurangan personel

Trio mengakui pihaknya kekurangan personel  untuk melayani masyarakat yang ingin mengambil surat kendaraan bermotornya itu. Akibatnya, antrean panjang masyarakat menjadi pemandangan setiap hari di kantor kejakasan setempat.

“Setiap hari kami harus bekerja sampai malam melayani masyarakat. Kalau ditunda esok hari, jumlahnya malah bisa lebih banyak, ” kata Prio Sayogo.

Diakui Prio, Kejaksaan Karawang belum mengantisipasi lonjakan jumlah pelanggar lalu-lintas yang terkena tilang tersebut. Sebab, sebelumnya kejaksaan hanya melayani 500 hingga 700 pelanggar tilang per bulan.

Prio mengatakan, antrean panjang terjadi karena masyarakat  belum memanfaatkan sistem e-Tilang. Padahal dengan cara membayar ke Bank BRI bisa dipastikan tidak akan terjadi penumpukan saat pengambilan surat kendaraan di kantor kejaksaan.

“Masyarakat tidak memanfaatkan jasa perbankan karena merasa ribet. Akhirnya kami bekerja sama dengan BRI menyediakan mobil keliling  BRI keliling di kantor kejaksaan, sehingga masyarakat bisa langsung bertransaksi di kantor kami,” katanya.

Disebutkan juga, sebelumnya kejaksaan menyetor hasil denda tilang sebesar Rp 100 juta per bulan, dengan rata-rata 2 ribu pelanggar. Dengan adanya kenaikan itu, dipastikan jumlah denda tilang yang merupakan pendapatan negara bukan pajak akan ikut meningkat.

“Kami belum menghitung titalnya, yang pasti naik beberapa kali lipat,” katanya.

Sumber : pikiran-rakyat.com

http://www.pemeriksaanpajak.com

pajak@pemeriksaanpajak.com

 



Kategori:Berita Pajak

Tag:, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

w

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: