Kemampuan Fiskal Tergerus Utang

Dalam tiga tahun terakhir utang pemerintah bertambah hampir Rp 1.400 triliun tapi ekonomi hanya tumbuh 5% per tahun.

JAKARTA. Gencarnya penarikan utang dalam tiga tahun terakhir belum mampu mendongkrak laju perekonomian nasional. Ini terlihat dari pertumbuhan ekonomi dalam tiga tahun terakhir yang stagnan di level 5%.

Namun di sisi lain, selama pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi), utang pemerintah melonjak dari Rp 2.608,78 triliun pada tahun 2014 menjadi Rp 4.034,8 triliun pada Februari 2018.

Laju utang diperkirakan akan semakin besar. Bahkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2018 memperkirakan total utang pada tutup tahun 2017 akan mencapai Rp 4.772 triliun. Peningkatan utang diklaim karena kebutuhan belanja infrastruktur yang menjadi prioritas kerja pemerintahan Presiden Jokowi.

Namun kajian Institute for Development Economic and Finance (INDEF) berkata lain. Penambahan utang setiap tahun bukannya menjadi stimulus perekonomian nasional, tapi malah menjadikan keuangan pemerintah semakin tekor. Hal ini dapat dilihat dari dua indikator utang yang bisa dipakai, yaitu rasio keseimbangan primer APBN yang semakin besar.

Keseimbangan primer mencerminkan kemampuan keuangan negara membiayai belanja, di luar pembayaran bunga utang. Keseimbangan primer APBN 2017 defisit Rp 129,27 triliun, naik pesat dibandingkan tahun 2014 yang hanya defisit Rp 93 triliun.

Dari angka itu terlihat, untuk menutup defisit pemerintah harus berutang lagi. Padahal tiap tahun pemerintah juga wajib membayar cicilan utang dan bunganya. “Cash flow pemerintah justru semakin tekor, karena gali lubang tutup lubang,” jelas Peneliti INDEF Riza Annisa Pujarama, Rabu (21/3).

INDEF juga mengkritisi sikap pemerintah yang menganggap enteng rasio utang terhadap PDB. Sebab menurut Riza, walau rasio utang Indonesia terhadap PDB lebih kecil dibandingkan negara lain yang selevel tapi rasio beban kewajiban utang terhadap penerimaan pajak cukup besar, mencapai 34,8% di tahun 2017. Artinya kemampuan fiskal pemerintah tergerus utang.

Peneliti INDEF Ahmad Heri Firdaus menambahkan, penambahan utang tidak semua tertuju ke belanja infrastruktur maupun belanja modal. Saat utang bertambah, peningkatan belanja pemerintah terbesar terletak pada belanja pegawai. Jika pada 2014 hanya 20,2% naik menjadi 26,2% pada tahun 2017. Kenaikan belanja modal hanya 12,24% menjadi 15,25% dan bantuan sosial turun dari 8% menjadi 4,5%.

“Dulu katanya, utang habis untuk subsidi. Lalu subsidi dikurangi, katanya untuk infrastruktur, tapi ternyata belanja pegawai yang naik pesat,” jelas Ahmad.

Utang BUMN

Ekonom Universitas Indonesia Faisal h. Basri sependapat. Menurut utang yang ditarik pemerintah tak selamanya untuk infrastruktur. Sebab, pembangunan infrastruktur saat ini sebagian besar merupakan utang yang di keluarkan BUMN. Ia mencontohkan proyek LRT dari APBN hanya Rp 1,6 triliun. “Selebihnya disuruh Adhi Karya yang mencari,” terang Faisal.

Menteri Koordinator Ekonomi Darmin Nasution membantah. Ia menegaskan, pemerintah harus berutang demi pembangunan infrastruktur. “Persoalan membangun infrastruktur bukan setahun dua tahun, bisa bertahun-tahun. Sehingga pengeluaran nya sudah terjadi tetapi hasilnya belum dapat dirasakan secara langsung saat ini, karena infrastruktur belum selesai,” jelas Darmin.

Sumber: Harian Kontan

http://www.pemeriksaanpajak.com

pajak@pemeriksaanpajak.com



Kategori:Berita Ekonomi

Tag:, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

w

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: