JAKARTA. Belakangan, diskusi seputar lonjakan utang pemerintah menyeruak. Besarnya utang pemerintah dalam tiga tahun terkhir dikritik para ekonom. Lonjakan utang membuat pemerintah dinilai tidak cukup baik dalam mengelola keuangan.
Namun Kementerian Keuangan (Kemkeu) membantah. Mereka mengklaim saat ini utang dalam kondisi baik sehingga tidak perlu diributkan, sehingga tidak mendongkrak yield surat utang negara (SUN).
Kemkeu mencatat, total utang pemerintah hingga akhir 2017 mnecapai Rp 3.938 triliun. Pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2018 pemerintah akan kembali berutang sehingga di akhir 2018, total utang pemerintah diperkirakan akan mencapai Rp 4.772 triliun. Jumlah itu hampir dua kali lipat dibandingkan akhir 2014 yang hanya Rp 2.609 triliun.
Lonjakan utang inilah yang memicu kritik. Bahkan Institute for Development Economic and Finance (INDEF) menilai dari kajian yang dilakukan, akselerasi utang pemerintah tak sebanding dengan perkembangan ekonomi. Pemerintah banyak utang, tapi laju ekonomi dalam tiga tahun terakhir stagnan di level 5% per tahun.
Tak hanya Indef, ekonom Universitas Indonesia (UI) Faisal Basri menilai tidak semua utang pemerintah dipakai untuk hal produktif. “Tidak semua dana utang terpakai untuk pembangunan infrastruktur,” jelas Ekonom UI Faisal Basri dalam diskusi tentang utang yang digelar Ikatan Alumni UI, Selasa (3/4).
Salah satu indikasinya adalah sejak tahun 2014-2017, belanja barang pemerintah meningkat sampai 58%, sedangkan belanja modal pemerintah hanya tumbuh sebesar 36%. “Peningkatan utang itu banyak untuk belanja barang yang sepanjang 2014-2017 tumbuhnya 58%,” jelas Faisal.
Direktur Strategi dan Portofolio Pembiayaan Ditjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan (Kemkeu) Scenaider Siahaan mengatakan, polemik terkait utang yang ada saat ini akan merugikan Indonesia. Menurutnya investor akan melihat keributan ini dan berspekulasi terhadap keadaan di Indonesia. “Kalau semakin banyak ribut, investor lihat, itu bisa menaikkan risiko. Bisa naikkan yield tanpa kita sadari,” katanya di lokasi sama.
Polemik utang juga mempengaruhi rating dari utang pemerintah ke depan. Sebab, dalam assesment rating, semua aspek dalam negara masuk menjadi indikator penilaian. “Kita harus jaga rating, jangan ribut-ribut terus,” kata Scenaider.
Scenaider menambahkan, pembiayaan dari utang untuk belanja yang tidak bisa ditunda seperti belanja pendidikan, fasilitas kesehatan, hingga pembangunan infrastruktur. Menurutnya, penarikan utang juga dimaksudnya untuk mengembangkan pasar uang dalam negeri.
Sumber: Harian Kontan
http://www.pemeriksaanpajak.com
Kategori:Berita Ekonomi
PEMERIKSAANPAJAK.COM 
Tinggalkan Balasan