Ketua Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo), Roy N Mandey, menilai banyak kepala daerah yang tidak memiliki pemahaman dari perintah Presiden Joko Widodo tentang makna gas dan rem dalam penanganan Covid-19. Imbasnya kepala daerah membuat kebijakan penanganan Covid-19 yang tidak tepat.

Seringnya mereka tidak memahami maksud presiden yang maksudnya untuk menyeimbangkan kebijakan agar kesehatan dan ekonomi berjalan beriringan.

“Kepala daerah ini pemahaman tentang gas dan rem, bagaimana menjaga kesehatan dan ekonomi, sering kali tidak dimiliki oleh rata-rata kepala daerah,” ungkap Roy dalam diskusi Polemik Trijaya bertajuk Efek Resesi di Tengah Pandemi, Jakarta, Sabtu (7/11).

Alih-alih membuat kebijakan yang seimbang antara sektor kesehatan dan ekonomi, kepala daerah malah mengenyampingkan sektor perekonomian. Penerapan kebijakan yang mengabaikan sektor ekonomi ini dinilai memiliki agenda kepentingan dan motif lain.

Roy pun mencontohkan kebijakan yang dianggap mengesampingkan sektor ekonomi yakni jam operasional ritel yang hanya boleh 5 jam di suatu daerah. Kebijakan ini menurutnya membuat dunia usaha tidak bekerja maksimal.

Sebab, ritel modern misalnya yang biasa beroperasi 12 jam sehari menjadi 5 jam. Pengurangan jam operasional tersebut bukan hanya berdampak pada daya beli masyarakat. Tetapi juga pekerja di toko ritel yang harus dipangkas.

Dampak lebih lanjutnya perusahaan terpaksa hanya butuh mempekerjakan sebagian karyawan. Otomatis, sebagian sisanya dirumahkan dan akhirnya berpengaruh pada pendapatan masyarakat.

Sumber: merdeka

http://www.pemeriksaanpajak.com

Kategori:Berita Pajak

Tag:artikel pajak, berita ekonomi, berita pajak, covid-19, pajak indonesia, pandemi corona, pemeriksaan pajak, Presiden Joko Widodo (Jokowi), ritel