Recent Posts - page 323
-
Terindikasi Terbitkan Faktur Ilegal, 1.049 Wajib Pajak Terkena Suspend
Sebanyak 1.049 wajib pajak (WP) sekaligus pengusaha kena pajak (PKP) terkena suspend atau diberi status non aktif oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan. Status ini diberikan lantaran WP tersebut terindikasi menerbitkan faktur pajak secara tidak sah atau ilegal. “Dengan status non aktif, WP… Read More ›
-
Rencana Penurunan Batas Omzet Pengusaha Kena Pajak Sudah di BKF
Pemerintah dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan menegaskan rencana penurunan batas omzet Pengusaha Kena Pajak (PKP) dilakukan untuk menjaring lebih banyak wajib pajak (WP) dari golongan Usaha Kecil dan Menengah (UKM). Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak Robert Pakpahan mengaku… Read More ›
-
Alasan DJP Turunkan Batas Omzet Kena Pajak bagi UKM
Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak atau Ditjen Pajak Kementerian Keuangan menegaskan, rencana penurunan batasan omzet Pengusaha Kena Pajak (PKP) dari saat ini Rp 4,8 miliar per tahun bertujuan untuk menjaring lebih banyak basis wajib pajak (WP) dari kalangan usaha kecil dan menengah (UKM). Hal ini… Read More ›
-
Badan Pajak DKI Akan Minta Tolong Lulung Tegur Pemilik Ferrari B 1 RED
Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Abraham Lunggana atau akrab disapa Haji Lulung mengaku mengenal Andi Firmansyah, mantan kepala sekuriti Tanah Abang pemilik Ferrari bernopol B 1 RED. Badan Pajak dan Restribusi Daerah (BPRD) DKI mengaku kemungkinan akan meminta bantuan Lulung… Read More ›
-
Samsat: Kalau Pemilik Ferrari B 1 RED Susah Bayar Pajak, Paksa
Samsat Jakarta Barat akan melayangkan surat panggilan wajib pajak ke kediaman pemilik Ferrari B 1 RED Andi Firmansyah yang baru di kawasan Kebon Jeruk. Nantinya, upaya tersebut akan berbuntut hingga surat paksa bayar pajak jika pemilik Ferrari B 1 RED itu masih… Read More ›
-
Faktur Pajak Fiktif Masih Semarak
JAKARTA. Penerapan faktur pajak elektronik (e-faktur) ternyata masih memiliki kelemahan. Hal itu terbukti dari ditemukannya Sertifikat Elek- tronik dari 1.049 Wajib Pajak (WP) yang terindikasi merupakan penerbit faktur pajak tidak sah atau fiktif. Pada Rabu (24/1) kemarin, Ditjen Pajak secara… Read More ›
-
Mudahkan Pembayaran Pajak, Bank Sinarmas Gandeng Fintech OnlinePajak
PT Bank Sinarmas Indonesia Tbk menjalin kerja sama dengan perusahaan teknologi finansial OnlinePajak untuk memudahkan wajib pajak membayarkan pajaknya kepada negara. Bank Sinarmas adalah bank persepsi yang telah ditunjuk oleh Direktorat Jenderal Pajak. OnlinePajak adalah penyedia jasa aplikasi yang telah disahkan DJP dan telah meluncurkan… Read More ›
-
Sosialisasi Minim, Akar Pro-Kontra Beleid Perpajakan
Di era yang semakin canggih pemerintah harus mengubah cara melakukan sosialisasi kebijakan yang dibuatnya. agar tidak ada lagi masyarakat yang jadi korban karena tak mengetahui aturan yang ada. KETIDAKTAHUAN terhadap aturan pemerintah menjadi akar masalah yang belakangan ini ramai di… Read More ›
-
Nasabah Bank Sinarmas Makin Mudah Bayar Pajak lewat PajakPay
Sebagaimana dijalankan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dalam penerapan teknologi online untuk pembayaran dan pelaporan pajak, PajakPay bermitra dengan Bank Persepsi, salah satunya Bank Sinarmas yang merupakan salah satu Bank Persepsi yang resmi terdaftar di DJP. “Bank Sinarmas selalu mendukung… Read More ›
-
Bebas Bea Masuk Komponen Menekan Impor Kapal
JAKARTA. Pemerintah melalui Kementerian Perindustrian akan segera menetapkan pembebasan bea masuk komponen kapal ini tertuang di dalam paket kebijakan ekonomi XV. Direktur PT Sillo Maritime Perdana Tbk Sumanto Hartanto menjelaskan, pembebasan bea masuk komponen untuk bisnis galangan kapal tentu akan… Read More ›
Featured Categories
Berita Pajak ›
-
PENTING ! E SPT DIBUKA LAGI – ANDA BISA MELAKUKAN PELAPORAN SPT PRIBADI MELALUI E SPT Edit
29 Maret 2022
-
UU HPP, Pajak Penghasilan, dan Esensi Keadilan
5 November 2021
-
Pengusaha Ngaku Terkaget-kaget Pemerintah Kebut UU Perpajakan
25 Oktober 2021
-
Ada UU Anyar, Tax Ratio Indonesia 2022 Diproyeksi Capai 9 Persen
18 Oktober 2021
-
Pajak PPN Naik Jadi 11 Persen Tahun Depan, Siap-siap Harga Barang Naik
14 Oktober 2021
Berita Ekonomi ›
-
Kominfo Ungkap Hoax dan Fakta Seputar Omnibus Law Cipta Kerja
12 Oktober 2020
-
Simak Perhitungan Besaran Pesangon PHK Terbaru di UU Cipta Kerja
7 Oktober 2020
-
UU Cipta Kerja Hilangkan 5 Pasal Soal Pesangon dalam UU Ketenagakerjaan
7 Oktober 2020
-
Catat! Jika Kena PHK Dalam Situasi Ini, Pesangon Tetap Dapat
7 Oktober 2020
-
Bunyi Lengkap Pasal tentang Pesangon PHK dalam UU Cipta Kerja
7 Oktober 2020
Pengampunan pajak ›
-
Tax Amnesty Topang Rupiah di Musim Dividen
9 April 2018
-
Ada amnesti pajak di balik crossing saham
2 April 2018
-
Revisi Laporan Harta Amnesti Tak Ideal
7 Maret 2018
-
UMKM Tak Wajib Lapor Harta Amnesti
6 Maret 2018
-
UKM yang Ikut Amnesti Tetap Wajib Lapor Penempatan Harta
29 Januari 2018