Mengulang Sukses Matahari Terbenam

Word tax with watchPara pegawai negeri sipil (PNS) boleh saja iri terhadap para pegawai pajak. Maklum, tahun ini aparat pajak memperoleh tambahan remunerasi yang cukup besar. Namun, jangan terburu iri. Sebab, selain memperoleh vitamin, tahun ini aparat pajak juga mendapat beban berat mengajar target pajak.

Untuk mencapai target penerimaan pajak tahun ini, Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak sudah menyiapkan berbagai strategi. Salah satunya dengan memperbaiki regulasi pajak. Setidaknya, 12 aturan pajak yang akan diperbaiki (lihat tabel). Melalui perbaikan aturan itu, pemerintah berharap bisa meraup potensi tambahan penerimaan pajak hingga Rp 27 triliun.

Namun, merealisasikan rencana memang tak semudah membalikkan telapak tangan. Belum juga diterapkan, dua peraturan Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak yang sudah terbit tiba-tiba ditunda lalu dibatalkan. Kegamangan aparat pajak tentu menimbulkan tanda tanya dan pesimisme terhadap kinerja aparat pajak dalam mengejar target pajak tahun ini. Padahal, kenaikan target pajak tahun ini sangat besar dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

Toh, Dirjen Pajak Sigit Priadi, mengatakan, untuk mencapai target pajak tahun ini, Ditjen Pajak sejatinya tidak mencari tambahan duit dari perbaikan 12 regulasi. Perbaikan regulasi hanya bersifat meluruskan aturan yang sudah ada. Pengenaan PPN atas jasa jalan tol, contohnya, sejatinya sudah disebutkan dalam Undang-Undang. Cuma, selama ini belum diterapkan. “Kalau tidak dilaksanakan, saya yang salah karena berarti tidak melaksanakan perintah UU,” kata Sigit.

Dalam hitungan Sigit, perbaikan regulasi hanya berpotensi memberikan imbuhan penerimaan Rp 16 triliun-Rp 20 triliun. Dibandingkan dengan kenaikan target penerimaan perpajakan yang mencapai hampir Rp 400 triliun, potensi tambahan itu tidak seberapa. Jadi, Sigit menegaskan, perbaikan aturan bukan sebagai upaya mencapai target penerimaan.

Lalu, bagaimana Ditjen Pajak akan mengupayakan mencapai target penerimaan perpajakan tahun ini? Sigit mengatakan, Ditjen Pajak akan kembali merilis kebijakan sunset policy. Dengan kebijakan ini, Ditjen Pajak akan memberikan kesempatan kepada wajib pajak untuk melakukan pembetulan surat pengetahuan (SPT) pajak tahunan. Nah, sebagai instentif, Ditjen Pajak akan menghapus sanksi yang timbul atas pembetulan tersebut. Sehingga, wajib pajak cuma perlu membayar kekurangan pembayaran pajak.

Kebijakan matahari terbenam ini sejatinya sudah pernah diterapkan 2008 lalu. Sigit mengatakan, saat itu Ditjen Pajak bisa mengerek kenaikan penerimaan perpajakan hingga 30%. Sigit yakin, jika kebijakan ini kembali digelar, target penerimaan perpajakan yang naik di atas 30% pada tahun ini juga bakal terkerjar. Apalagi, pembetulan SPT pada 2008 lalu dilaksanakan berdasarkan asas sukarela oleh wajib pajak. “Saya terapkan hal yang sama namun lebih canggih,” kata Sigit.

Masih berat

Menurut Sigit, kebijakan sunset policy yang akan dirilis April mendatang tidak cuma bersifat sukarela. Pembetulan SPT juga akan bersifat wajib alias mandatory. Sebab, Ditjen Pajak selama ini sudah menjalin kerjasama pertukaran data dengan berbagai lembaga. Berbekal data-data ini, kini Ditjen Pajak memiliki data transaksi dan konsumsi wajib pajak. Nah, aparat pajak akan mencocokkan laporan SPT dengan data-data transaksi wajib pajak. Dari situ, aparat pajak bisa mengetahui apakah wajib pajak sudah betul melakukan pembayaran pajak atau masih kurang bayar. “Sekarang, kalau ada nomor identitas kependudukan (NIK), kami bisa langsung tahu nomor pokok wajib pajak (NPWP),” kata Sigit.

Dari proses pencocokan itu, aparat pajak langsung akan mengirim surat imbauan kepada wajib pajak yang kurang bayar pajak. Jika wajib pajak tidak juga melakukan pembetulan, aparat pajak akan melakukan pemeriksaan sederhana hingga keluar surat ketetapan pajak (SKP) dalam waktu dua pekan. “Kalau sudah SKP berarti masuk ke penagihan aktif dan bisa sampai gijzeling,” tegas Sigit.

Kebijakan sunset policy ini juga berlaku bagi wajib pajak yang selama ini belum memiliki NPWP. Sigit bilang, aparat pajak akan mengimbau masyarakat untuk membikin NPWP dan menyerahkan SPT sejak masa pajak 2010 dan seterusnya. Yang jelas, sepanjang pembetulan SPT dilakukan tahun 2015 dan pembayaran sebelum 1 Januari 2016, wajib pajak akan memperoleh keringanan.

Pengamat Perpajakan dari Center for Indonesia Taxation Analysis Jakarta, Yustinus Prastowo, menilai, wajib pajak mesti diyakinkan bahwa Ditjen Pajak punya data yang lengkap dan sistem yang bagus. Selain itu, Ditjen Pajak juga harus tegas terhadap wajib pajak yang tidak melakukan pembetulan. Dengan dua cara itu, sunset policy akan berhasil menjaring kepatuhan wajib pajak.

Namun, menurut Ysutinus, meski menambah penerimaan pajak 30%, sunset policy pada 2008 hanya menghasilkan tambahan pajak Rp 8 triliun. Jadi, Yustinus menilai, masih berat bagi Ditjen Pajak untuk mencapai target jika hanya menggantungkan pada sunset policy. “Harus ada upaya lain seperti menggarap praktik penghindaran pajak dari transaksi internasional,” kata Yustinus.

Jadi, perlu banyak strategi dan upaya ekstra.

 

Rencana Penerapan Regulasi Pajak

Perubahan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) tentang tarif dan batasan barang mewah yang dikenakan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) Rp 4 triliun
Perubahan Peraturan Dirjen tentang rincian bukti potong atas bunga deposito dan tabungan Rp 1,25 triliun
Penambahan dalam PMK tentang objek pemungutan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 atas transaksi ekspor hasil tambang mineral dan batubara Rp 3.66 triliun
Perubahan Peraturan Pemerintah (PP) tentang PPh final persewaan tanah dan bangunan Rp 1,75 triliun
Perubahan PMK tentang jenis jasa lain yang dikenakan PPh Pasal 23 Rp 4,9 triliun
Perubahan PMK tentang tarif dan Dasar Pengenaan Pajak (DPP) Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas penyerahan hasil tembakau Rp 3 triliun
Perbubahan PMK tentang perluasan objek PPh Pasal 22 atas barang sangat mewah Rp 1 triliun
Perubahan PMK tentang pengenaan PPh Pasal 15 atas wajib pajak (WP) usaha pelayaran Rp 1 triliun
Perubahan PP atas transaksi pengalihan saham (saham pendiri) Rp 4 triliun
Pengenaan PPN atas penyediaan jasa jalan tol (Pengantar Surat Menteri Keuangan kepada Menteri Pekerjaan Umum bertanggal 26 Januari 2015) Rp 500 miliar
Perubahan PP tentang PPN atas daya listrik antara 2.200 watt-6.600 watt Rp 2 triliun
Perubahan PP 46 tentang PPh atas WP dengan penghasilan bruto tertentu n.a.

Sumber : Kementerian Keuangan

 

Sumber: Kontan

http://www.pemeriksaanpajak.com

pajak@pemeriksaanpajak.com



Kategori:Berita Pajak

Tag:, , , , , , , , , ,

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google

You are commenting using your Google account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: