Duit Jaminan Hari Tua Cair, Likuiditas Bisa Mengering

bpjsJAKARTA. Rencana pemerintah merevisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 46 Tahun 2015 tentang Jaminan Hari Tua (JHT) dinilai bisa menggerus pengelolaan dana JHT.

Elvyn G. Masassya, Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan mengatakan, jika masa pencairan dana JHT selama 10 tahun diperpendek dikhawatirkan akan terjadi penarikan dana JHT besar-besaran dalam waktu singkat. Kalau sudah begitu, dana pensiun yang tersimpan di lembaga keuangan bisa mengalami kekeringan likuiditas.

Soalnya, kata Elvyn, selama ini dana kelolaan BPJS Ketenagakerjaan disebar di berbagai keranjang investasi. “Jika instrumennya dijual masif, bank akan kekeringan likuditas. Jika saham dan obligasi kami cairkan, juga akan mempengaruhi jatuhnya harga saham,” katanya, Senin (6/7).

Elvyn menjelaskan, selama ini dana JHT ditempatkan dalam banyak instrument. Antara lain, di deposito, saham, obligasi pemerintah dan obligasi BUMN. Komposisinya, penempatan dana di deposito 28%-32%, saham 18%-22%, dan obligasi 42%-46%. Sisanya ditempatkan di reksadana dan penyertaan, serta properti.

Hingga Mei 2015, total dana kelolaan BPJS Ketenagakerjaan mencapai Rp 197 triliun. Dari total dana kelolaan, sebanyak 90% berasal dari dana JHT. Sisanya 10% tersebar di jaminan kecelakaan kerja (JKK), jaminan kematian (JKM) dan jaminan pensiun.

Sementara, saat ini, total peserta BPJS Ketenagakerjaan telah mencapai 28 juta pekerja. Rinciannya, sebanyak 19 juta adalah peserta aktif dan 9 juta peserta non aktif.

Menggerus 20%-25%

Sebab itu, kata Elvyn, jika periode pencairan dana JHT direvisi dalam waktu di bawah 10 tahun masa kepesertaan, maka akan menggerus dana kelolaan BPJS Ketenagakerjaan sekitar 20% sampai 25% dari dana kelolaan. Nilainya bisa mencapai Rp 44 triliun.

Sebelumnya, pemerintah berjanji merevisi PP JHT. Poin utama aturan yang akan direvisi ialah soal pencairan dana JHT bagi peserta yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) dan berhenti bekerja. “Kalau di-PHK, bisa mengambil jatah JHT,” kata Hanif Dhakiri, Menteri Ketenagakerjaan.

Dengan revisi ini, peserta BPJS Ketenagakerjaan yang terkena PHK dapat langsung mencairkan JHT tanpa harus menunggu waktu 10 tahun atau memasuki usia 56 tahun. JHT dapat langsung cair setelah satu bulan setelah terkena PHK. Hanif berjanji, revisi PP ini selesai secepatnya.

 

Sumber: Kontan

http://www.pemeriksaanpajak.com

pajak@pemeriksaanpajak.com



Kategori:Berita Pajak

Tag:, , , , , , , , , ,

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google

You are commenting using your Google account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: